Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM Harus dianggap sebagai unit kerja yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik

Unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM Harus dianggap sebagai unit kerja yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik

(596 Views) Mei 11, 2016 8:04 am | Published by | No comment

Sangatta – Pada Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkuangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, Inspektur Pembantu Wilayah (Irbanwil) I Inspektorat Provinsi Kalimatan Timur, H. Sapransyah mengatakan dalam rangka pembangunan Zona Integritas, langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah, dalam hal in dimotori oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, adalah menyelaraskan instrumen Zona Integritas (ZI) dengan instrumen Evaluasi Reformasi Birokrasi, serta menyederhanakan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat sehingga dapat diterapkan secara lebih muda dan terintegritas, tida bersifat parsial dan membingungkan.

Maka dikeluarkan peraturan baru yang mengintegrasikan instrumen Zona Integritas dengan Instrumen Evaluasi Reformasi Birokrasi dengan dikeluarkan Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayan di Lingkuangan Pemerintah.

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada Instansi Pemerintah yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Birokrasi dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas dariKorupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Menuju Wilayah Bersih Birokrasi dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tahap-tahap pembangunan Zona Integritas yang pertama pencanangan Pembangunan Zona Integritas, kedua Proses Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/pernyataan dari pimpinan suatu instansi Pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh instansi Pemerintah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas beberapa Instansi yang berada dibawah koordinasi Kementrian dapat dilakukan bersama-sama sedangan pencanangan pembangunan Zona Integritas di instansi daerah dapat dilakukan oleh Kabupaten/Kota bersama-sama dalam suatu Provinsi.

Selanjutnya pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayan publik yang bersifat konkrit.

Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM. Pemilihan unit kerja yang diusulkan memperhatikan beberapa syarat diantaranya, dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik, mengelola sumber daya yang cukup besar serta memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang tinggi diunit tersebut.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 votes
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments