Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Wakajati Kaltim Sarankan Revolusi Mental dan Pangkas Waktu Penanganan Perkara

Wakajati Kaltim Sarankan Revolusi Mental dan Pangkas Waktu Penanganan Perkara

(625 Views) Maret 31, 2017 12:07 pm | Published by | 1 Comment

Sangatta. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Kalimantan Timur, Yusuf SH MH, melakukan kunjungan kerja sekaligus menggelar inspeksi mendadak (Sidak) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sangatta. Yusuf tiba di Sangatta, Rabu (29/3) malam dan rencananya pada sore ini langsung kembali ke Samarinda.

Ditemui awak media, Yusuf mengatakan ada sejumlah poin penting yang menjadi penekanan kepada jajaran Kejari Sangatta. Diantaranya, adalah dirinya meminta agar jajaran Kejari Sangatta pro aktif dan segera melakukan revolusi mental. Selain itu, dalam pelayanan perkara pidana umum (Pidum), jika sesuai Undang-undang diberi waktu penanganan selama 14 hari kerja dan pihak Kejari Sangatta sudah menerapkan 7 (tujuh) hari penyelesaian, namun dirinya meminta agar waktu penyelesaian perkara pidum harus diselesaikan dalam lima hari kerja saja. Hal inipun langsung disanggupi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sangatta. Tentunya dengan mempersingkat waktu penanganan perkara, maka juga akan sangat membantu aparat kepolisian. Hal ini juga sebagai bentuk pelayanan kejaksaan kepada penyidik Polri. Jika dalam aplikasinya nanti terjadi hambatan, maka lakukan gelar ekspos perkara bersama.

(Voice : Wakajati Kaltim Yusuf – Kunker Kejari Sangatta)

Lanjutnya, langkah ini diambil sebagai kejelasan sikap. Bahwa dari aspek yuridis adanya kepastian hukum dalam sebuah perkara, secara filosofis ada yang dinamakan keadilan dan secara sosiologisnya ada efek kemanfaatan bagi masyarakat. Sehingga transparan dan tidak ada keragu-raguan. Hal ini juga berlaku dengan penanganan pidana khusus (Pidsus). Bahkan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) Pidsus, jika tidak memenuhi unsur dua alat bukti maka segera hentikan penyidikan. Namun jika dikemudian hari masyarakat menemukan bukti-bukti baru, maka Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dicabut dan penyidikan kembali dilanjutkan. Bahkan jika masyarakat tidak puas, bisa melakukan pra peradilan.

Lebih jauh dikatakan, sesuai arahan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim, dalam penanganan  pidana khusus (Pidsus) khususnya korupsi, pengembalian aset atau recovery kerugian keuangan negara lebih diutamakan dari pada hanya sekedar memenjarakan tersangka pelaku. Sementara tuntutan hukuman akan disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan. Sedangkan jika uang hasil korupsi tersebut telah terpakai, maka wajib dikenakan pasal berlapis yakni tindak pidana pencucian uang (PPU) sebagai pasal ikutan atau predikat crime.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Comment
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments