Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Wakil Presiden : UU Selalu Dinamis, UU Tidak Berlaku Untuk Selama-Lamanya

Wakil Presiden : UU Selalu Dinamis, UU Tidak Berlaku Untuk Selama-Lamanya

(819 Views) Mei 6, 2016 12:03 am | Published by | No comment

IMG20160505104155Sangatta – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengharapkan dan memberikan apresiasi kepada Kepala Daerah-Kepala Daerah, khusus Kepala Daerah yang baru saja terpilih menjadi kepala Daerah. Jusuf Kalla mengungkapkan Kepala Daerah merupakan Pimpinan Pemerintahan terdepan dan paling dekat dengan rakyat dan tentunya melaksanakan segala kebijakan yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang, Aturan dan tunduk pada kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana menjadi tugas-tugasnya.

Karena itulah kemajuan atau kemunduran Negara merupakan pertanggung jawaban Kepala Daerah, sebagai Pemimpin yang dipilih oleh rakyat dengan harapan melaksanakan tugas-tugasnya. Pernyataan tersebut disampaikan Jusuf Kala dalam sambutannya pada pembukaan Apkasi International Trade and Investment Summit (AITIS) tahun 2016 pada Kamis (5/5) di Hall D1 Jakarta International Expo Kamoyaran Jakarta Pusat.

Wapres mengatakan, kita semua harus menyadari bahwa kita hadir disini dengan suatu tujuan, yakni melaksanakan tugas UU Negara. Untuk melanjutkan perjuangan Pemimpin-Pemimpin pendahulu, mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat, itulah tujuan dan tugas kita semua baik Pemerintahan dan seluruh masyarakat ini.

Jusuf Kalla menegaskan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, tentu ada beberapa hal yang harus dilaksanakan, tetapi inti pokok ialah bagaimana meningkatkan produktifitas negeri ini yang terdiri lebih 500 Kabupaten/Kota dan 34 Provinsi. Produktifitasnya dalam ekonomi yang terdiri dari berbagai bidang apakah melalui pertania manufaktur, pelayanan jasa. Dia mengatakan disamping menjalankan tugas Pemerintahan yang adil memberikan kesejahteraan dan keamanan untuk bangsa ini itulah tugas-tugas utama kita semua pada umumnya.

Apalagi daerah yang menjadi bagian terdepan pada seluruh Pimpinan Pemerintahan merupakan pelaksanaan yang langsung, dari seluruh kebijakan dan langkah-langkah kebijakan tersebut. Kita semua berbicara untuk melaksankan otonomi lang lebih luas semenjak 15 tahun yang lalu, ini memberikan gambaran kita kepada semua, bahwa kepercayaan yang besar diberikan kepada semua Kepala Daerah yang dipilih oleh rakyat untuk melaksanakan dan menerapkan segala kebijakan tersebut.

Ia mengungkapkan kita tidak lagi mempunyai asas pemerintahan dari bawah keatas dan bukan lagi dari atas kebawah. Karena itu yang merupakan pondasi utama dari kemajuan suatu daerah ialah kegiatan yang produktif dengan inovasi dan kreatifitas otonomi dari daerah masing-masing. Tanpa inovasi dan kreatifitas maka tentulah tidak akan dicapai kemajuan itu sendiri. Memang dari kehilangan kewenangan tersebut, membutuhkan kewenangan dan juga hak kewenangan tersebut. Tetapi semua hak dibutuhkan kewajiban, dan semua amanah membutuhkan suatu tanggung jawab. Jadi disamping mempunyai hak dan kewajiban, juga mempunyai amanah dan kewajiban untuk melaksanakan amanah dengan baik. Dikatakan Pemerintah Pusat bukan hanya memberikan hak kepada Kepala Daerah, tapi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan hak tersebut.

Dalam pelaksanaan selama otonomi yang diperluas ini, otonomi bukan hanya pada UU 22 pada awalnya sebelumnya juga merupakan otonomi walapun dalam bentuk terbatas, dalam hal ini perlu diperluas setelah era reformasi. Maka kewajiban kita semua adalah melaksanakan kewajiban tersebut. Namun hasil otonomi itu, ditentukan oleh apakah daerah itu meningkatkan kesejahteraan suatu daerah atau tidak dengan ditandai berbagai indikator. Salah satu indikator ialah kemampuan daerah untuk membiayai daerahnya dengan hasil-hasil daerah tersebut.

Jusuf Kalla mengatakan banyak daerah yang masih tergantung pada hasil Dana Alokasi Khusus (DAK), bahkan ada daerah yang DAK memenuhi 80 persen dari seluruh baiaya tersebut, tentu kita tidak bisa mengatakan daerah tersebut memberikan inovasi dan kreatifitas yang baik kepada Pemerintahnya. Itulah sebabnya maka UU otonomi telah mengalami tetap perubahan dalam beberapa kesempatan dimulai dari UU 22, 32, dan 23. Dikatakan bahwa UU tersebut ingin memberikan bahwa UU itu dinamis, UU tidaklah bersifat sesuatu yang berlaku selama-lamanya, tetapi dinamis. Dinamis dalam artikata apabila perkembangannya mempunyai keberhasilan dan kurang berhasil.

Lebih lanjut, Jusuf Kalla menambahkan, pada saat kewenang diberikan kepada daerah-daerah maka kewenangan itu harus dipergunakan dengan baik dan tepat. Pemerintah Pusat melihat bahwa kewenangan yang besar itu juga menimbulkan masalah-masalah didaerah, karena itulah di utuhkan revisi-revisi yang sesuai dengan tanpa ingin mengurangi kewenangan. Bupati yang ingin mendapatkan otonomi bukan hanya diukur daripada haknya saja, tapi diukur dari pelaksanaan hak tersebut.

Lebih jauh, Jusuf Kalla menegaskan Undang-Undang Dasar saja mengalami amandemen apalagi UU yang lainnya, jadi apabila dibutuhkan penyesuaian dilapangan. Pada dasarnya perubahan-perubahan ini, tidak bermaksud mengurangi kewenangan tetapi harus ada cek and balance yang lebih baik. Kalau dulu ijin tergantung Bupati, tetapi sekarang ijin tetap ke Bupati namun diperlukan koordinasi kemudian keputusan ada diatasnya agar ada cek and balance, sehingga semuanya dapat berlaku dengan baik. Itulah inti dari dinamika otonomi daerah, dimanapun bisa terjadi, pelaksanaan otonomi daerah apabila ada inovasi dan kreatifitas setiap peningkatan suatu daerah dalam memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya.

Voice Wakil Presiden Jusuf Kalla_UU Dinamis

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments