Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » DPRD Kutim Siap Buatkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sungai Sangatta

DPRD Kutim Siap Buatkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sungai Sangatta

(1134 Views) Juni 10, 2016 3:14 am | Published by | No comment

Sangatta. DPRD Kutai Timur menyatakan kesiapannya untuk membuatkan regulasi atau aturan dalam pengelolaan lingkungan Sungai Sangatta. Regulasi ini tentu akan dituangkan dalam sebuah peraturan daerah atau Perda.

Menurut Ketua Komisi A DPRD Kutai Timur Agiel Suwarno, memang sudah seharusnya pengelolaan Sungai Sangatta segera dibuatkan regulasinya dalam bentuk Perda. Terlebih Sungai Sangatta merupakan satu-satunya sumber air baku bagi air minum masyarakat Sangatta. Tetapi selama ini sungai Sangatta tidak pernah dikelola dengan baik. Hal ini terbukti bahwa hampir semua masyarakat terutama yang hidup di sepanjang bantara Sungai Sangatta membuang sampah rumah tangganya ke Sungai. Belum lagi aktivitas perusahaan baik perkebunan ataupun pertambangan yang beroperasi di aliran Sungai Sangatta. Hal ini selain membuat sungai menjadi kotor juga sedimentasi atau penumpukan lumpur di sungai tersebut sangat parah.

Lanjut Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini, dengan adanya Peraturan Bupati (Perbup) dalam mengklaster kualitas Sungai Sangatta dinilai sudah sangat bagus. Namun akan lebih baik lagi jika Perbup tersebut dipayungi dengan Perda tentang pengelolaan Sungai Sangatta. Memang jika merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan sungai atau air permukaan diambil alih oleh pemerintah Provinsi. Namun kewenangan tersebut hanya sebatas pengelolaan sunginya, seperti melakukan normalisasi sungai atau retribusi penggunaan sungai. Akan tetapi untuk tetap menjaga agar lingkungan sungai tersebut tetap bersih dan terhindar dari kontaminasi limbah rumah tangga ataupun limbah aktivitas perusahaan, merupakan kewenangan pemerintah daerah setempat dalam hal ini Pemkab Kutim. Hal itu yang harus diatur dalam Perda. Bisa saja dilakukan shering bahwa normalisasi Sungai Sangatta dilakukan Pemprov Kaltim, tetapi pengelolan lebih lanjut terkait lingkunganya dikembalikan ke Pemkab Kutim.

Lebih jauh Agiel mengatakan, jika memang tidak ada pengajuan dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kutim dalam usulan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan Sungai Sangatta ini, maka bisa saja Raperda ini diambil alih DPRD Kutim menjadi salah satu Raperda inisiatif dewan. Tetapi tetap dalam waktu dekat pihaknya akan segera berkoordinasi dengan BLH Kutim terkait pengelolaan Sungai Sangatta termasuk membahas regulasinya.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 votes
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x