Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Anggota Pansus Perda Organisasi Perangkat Daerah Minta Pemerintah Kutim Pelajari Mendalam Tentang Penerapan Perda OPD Baru

Anggota Pansus Perda Organisasi Perangkat Daerah Minta Pemerintah Kutim Pelajari Mendalam Tentang Penerapan Perda OPD Baru

(2485 Views) September 5, 2016 9:53 am | Published by | 214 Comments

Sangatta. Penerapan PP 18 tahun 2016 yang mengganti PP 41 tahun tahun 2007, tentang Perubahan Organisasi Pemerintah Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang akan segera disahkan Peraturan Daerahnya ini masih dianggap rancu. Hal ini diungkapkan anggota DPRD Kutai Timur Harpandi. Dirinya yang menjadi salah satu anggota Pansus Raperda Organisasi dan Perangkat Daerah (OPD) Kutai Timur mengaku kebingungan. Pasalnya, dari hasil konsultasi Pansus Perda OPD DPRD Kutim dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, minggu lalu, pihaknya malah dibuat bingung dengan disodorkan 2 (dua) opsi pilihan. Apakah pemerintah Kutim tetap akan melanjutkan Perda OPD tersebut ataukah tidak. Sehingga resiko yang ditimbulkan dari keputusan tersebut ditanggung masing-masing atau oleh pemerintah Kutim sendiri.

Lanjut Harpandi, otomatis pihaknya dibuat bingung dengan sistem pemerintahan yang ada sekarang. Seharusnya pemerintah dalam memberi perubahan terhadap sebuah aturan sudah ada kejelasan tentang penerapan aturan yang baru. Jangan masyarakat dibuat bingung dengan sodoran opsi pilihan. Terlebih dengan diterapkannya PP 18 maka otomatis PP 41 sudah tidak berlaku lagi. Dilematis jika kemudian dilakukan Sidang Paripurna pengesahan Perda OPD baru, maka saat ini masih ada beberapa instansi yang ditarik kewenangannya ke provinsi tetapi masih berharap anggaran di daerah, seperti Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan dan Energi, dan Badan Lingkungan Hidup. Sehingga otomatis dinas dan Instansi ini tidak akan terurus dan hilang. Sementara pihak provinsi baru menarik instansi tersebut per tanggal 1 Januari 2017, nanti.

Belum lagi jika terkait dengan anggaran perubahan (APBD-P) 2016. Ungkap Harpandi, tentunya APBD Perubahan masih berujuk pada Perda OPD yang lama. Jika kemudian Pemerintah Kutim dan DPRD Kutim merujuk pada Perda organisasi perangkat daerah yang baru, maka instansi bentukan baru juga belum memiliki rencana strategis sebagai dasar kerja (Renstra). Sehingga anggaran mana yang akan diatur sesuai program dan rencana kerja. Bahkan akan muncul 87 jabatan esselon yang akan non job akibat perubahan aturan tersebut.

(Voice : DPRD Harpandi – Perda OPD Rancu)

Lebih jauh dikatakan anggota DPRD Kutim dari Politisi Partai Demokrat ini, hendaknya pemerintah daerah Kutim benar-benar mencermati dan mengkaji penerapan PP 18 ini. Jangan sampai sampai ada kekeliruan dalam penerapannya, yang nantinya akan merugikan sebagian pihak khususnya dinas-dinas yang akan ditarik ke provinsi.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

214 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments