Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Badan Lingkungan Hidup Kutim Kecam Perkebunan Sawit Serobot Habitat Buaya

Badan Lingkungan Hidup Kutim Kecam Perkebunan Sawit Serobot Habitat Buaya

(601 Views) Agustus 3, 2015 11:48 am | Published by | No comment

SANGATTA –Melayangnya nyawa salah seorang warga Kecamatan Bengalon Kutim bernama Galib (62) karena diterkam buaya muara pada Jumat (31/7) sekitar pukul 18.00 wita pekan lalu menambah daftar korban terkam buaya. Kali ini dikabarkan, marahnya buaya yang diperkirakan memiliki panjang 4 meter tersebut karena habitatnya diganggu oleh manusia itu sendiri yang berkebun hingga kebibir sungai.

Melihal hal tersebut, jelas memancing kecaman dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kutim. Pasalnya,  jika benar perusahaan sawit telah menyerobot habitat tempat buaya bersarang, maka hal itu dipastikan melanggar aturan yang ada.”Kita sangat sesalkan jika benar habitat buaya dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,”ujar Kepala BLH Encik Rijal Rafiddin didampingi Kepala Bidang Kerusakan dan Konservasi Sumber Daya Alam Budi Susanto, Senin (3/8).

Menurutnya, dalam aturan jelas aktifitas apapun termasuk perusahaan dilarang keras untuk melakukan pengrusakan diareal bibir sungai maupun laut. Terlebih-lebih dilakukan secara sengaja.”Untuk pantai paling minimal 130 meter dari pembangunan. Atau ditandai batas pasang surut air. Sedangkan untuk sungai, jaraknya ialah 10 hingga 20 meter dari bibir sungai. Tetapi nyatanya, saat ini pemukiman sudah masuk keareal pantai dan sungai. Jelas ulangnya, ini salah kita sendiri bukan salah buaya karena kita sudah merusak habitatnya dari dulu. Daerah konservasi jelas tidak boleh digugat sedikitpun,”katanya.

Lebih jauh Budi Susanto mengatakan, jika aturan tersebut tidak diindahkan, maka yang terjadi penghuni air termasuk buaya akan meras terusik dan akhirnya manusia yang ada disekitarnya akan menjadi mangsa. Tentu, secara keseluruhan bukan buaya itu yang disalahkan, namun kelakuan manusia itu sendiri yang suka merusak hutan. Bahkan secara aturan yang ada, jika dilihat saat ini kapasitas buaya bukan sebagai pengganggu manusia, melainkan sebaliknnya.

”Bagaimana mau kita tangkap buaya yang memang sudah dihabitatnya sejak dulu kala. Seharusnya kita yang menjaga habitatnya dan tidak merusaknya. Kita sendiri yang salah. Kita lihat saja saat ini, habitatnya hilang, makananpun  berkurang seperti keras, burung dan lainnya. Lantas kita kembali salahkan penghuni yang punya tempat.”katanya.

Disinggung apakah ada wacana pembuatan penakaran buaya, Budi mengaku ditahun ini belum ada merencanakan program pembuatan penakaran buaya di Kutim.”Kalau keinginan itu ada. Tetapi Kalau pembuatannya untuk tahun ini belum ada kita programkan,”katanya.

Alasannya, ada beberapa faktor pembuatan penakaran buaya belum menjadi programkan oleh BLH. Pertama, batas  wilayah dan sungai Kutim terlalu luas sehingga untuk melakukan pendataan buaya dan menangkapnya untuk dimasukkan dalam penakaran jelas tidak memungkinkan.

”Kalau daerah lain sungainya mungkin hanya 1 dan pengamanan buayanya dimungkinkan, tetapi kalau di Kutim, sungainya terlalu banyak dan tentunya buaya di Kutim juga melimpah dan menyulitkan petugas. Okelah kita tangkap buaya di sungai Sangatta yang dianggap menggangu, tetapi yang menjadi pertanyaan apakah buaya muara atau yang dari Bengalon dan lainnya juga gak masuk ke sungai Sangatta. Selain itu, bukan hanya di Sangata aja, tetapi di kecamatan lain juga banyak buayanya. Gak tahu mau ngamankan buaya di Kutim,”katanya.

Kemudian, secara anggaran, BLH juga tidak dimungkinkan untuk melakukan pembuatan penakaran buaya. Jika dihitung-hitung, anggaran penakaran buaya nilainya tidak sedikit melainkan cukup besar. Diperkirankan 1 hingga 2 miliyar pun anggaran tersebut belum mencukupi untuk pemenuhan penakaran buaya. Jangankan anggaran pembuatan penakaran buaya, tenaga konservasi juga saat ini belum seimbang dan tidak memungkinkan untuk melakukan pendataan ataupun penjagaan penakaran bila mana sudah terwujud.

”Jujur saja, kalau keinginan ada. Tetapi apalah daya anggaran kita kurang dan tentunya pembuatan penakaran buaya itu tidak sedikit. Apalagi masih banyak hal-hal yang lebih urgen yang harus kita kerjakan saat ini. Ini saja kita kewalahan karena kurangnya tenaga,”katanya.

Tidak hanya itu, BLH bukanlah merupakan pengambil kebijakan dalam permasalah teknis. Melainkan hanya sebatas sebagai badan koordinasi. Yang mengambil kewenangan sesungguhnya ialah ditangan pusat tepatnya di Unit Pengelola Teknis Balai Konservasi Sumber Daya Alama (BKSDA) yang berkantor di provinsi.

“Kita katakan bahwa kapasitas BLH hanya sebagai perlindungan aja dan sebagai badan koordinasi. Teknisnya itu instansi yang terlait lainnya seperti Dinas Kehutanan, Kelautan dan yang terkait lainnya. Kemudian diteruskan ke BKSDA. Jadi lebih tepat permohonan tersebut ke BKSDA,”ulangnya.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 votes
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments