Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Belum Jelas Deliniasi TNK, Disporapar Kutim Akui Belum Bisa Kelola Pantai Teluk Lombok

Belum Jelas Deliniasi TNK, Disporapar Kutim Akui Belum Bisa Kelola Pantai Teluk Lombok

(577 Views) Maret 11, 2016 7:56 am | Published by | No comment

Sangatta. Akibat belum adanya kejelasan proses deliniasi dan titik kordinat kawasan Taman Nasional Kutai (TNK) yang sudah dienclave oleh Pemkab Kutai Timur, membuat beberapa program pembangunan dan kerja Pemkab Kutim di wilayah Sangatta Selatan kembali tertunda tahun ini. Salah satunya program kerja pemerintah yang harus terhambat adalah upaya pengelolaan kawasan wisata Pantai Teluk Lombok yang ada di Kecamatan Sangatta Selatan.

Menurut Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar) Kutai Timur Dwi Susilanto Gamawan, dengan belum jelasnya proses deliniasi kawasan TNK ini maka terhambat pula program Disporapar Kutim dalam pengelolaan kawasan wisata Pantai Teluk Lombok yang ada di Kecamatan Sangatta Selatan tersebut. Sehingga kini pihaknya lebih berfokus dalam pengelolaan kawasan Pantai Sekrat yang ada di Kecamatan Bengalon.

Dikatakan, pihaknya kini belum bisa mengelola apalagi menarik retribusi secara resmi di kawasan Pantai Teluk Lombok tersebut karena deliniasi enclave TNK yang belum selesai. Padahal jika melihat rencana master plan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kutai Timur terkait pengelolaan kawasan Pantai Teluk Lombok tersebut, sangat menjanjikan. Beberapa kawasan akan dikelola maksimal terutama upaya relokasi bangunan yang ada di sepanjang bibir pantai Teluk Lombok dan menyediakan lokasi khusus bagi pedagang makanan dan kerajinan. Sehingga kawasan Pantai Teluk Lombok tersebut benar-benar menjadi lokasi wisata yang layak diperhitungkan dan menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Kutai Timur.

(Voice : Dispora Dwi – Pantai Teluk Lombok)

Lebih jauh Dwi mengatakan, sebagai upaya memaksimalkan pengelolaan wisata di Kutai Timur ini, pihaknya sudah mengajukan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Wisata. Namun sejak diusulkan pada tahun 2014 lalu, Raperda ini masih di tangan Bagian Hukum Setkab Kutai Timur dan belum juga diajukan ke DPRD Kutim untuk digodok menjadi Perda.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments