Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » BLH Kutim dan Kementrian Keuangan Sama-sama Rumuskan Mekanisme Pembagian Uang Denda PT KPC

BLH Kutim dan Kementrian Keuangan Sama-sama Rumuskan Mekanisme Pembagian Uang Denda PT KPC

(495 Views) Oktober 18, 2015 3:18 pm | Published by | No comment

Sangatta. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kutai Timur masih berupaya melakukan negoisasi kepada Kementrian Keuangan di Jakarta, terkait mekanisme pembagian pembayaran denda PT Kaltim Prima Coal (KPC) sebesar Rp 11,39 miliar, yang saat ini masuk ke dalam kas negara.

Kepala BLH Kutim Ence Akhmad Rafiddin Rizal melalui Kasi Pencemaran Air dan Udara M Fadli yang saat ini sedang berada di Jakarta, saat dihubungi via telepon, pagi tadi, mengatakan bahwa saat ini BLH Kutim didampingi pihak Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tengah melakukan pembicaraan kepada pihak Kementrian Keuangan terkait mekanisme tata aturan pembagian denda PT KPC, untuk Kutai Timur.

Fadli menjelaskan, saat ini pihak Kementrian Keuangan masih mencoba mencari regulasi bagaimana agar denda ini dapat dibagi ke Kutai Timur. Apakah masuk dalam dana perimbangan, bagi hasil, dana alokasi khusus (DAK) atau dana alokasi umum (DAU). Yang pasti uang denda yang masuk ini harus divalidasi terlebih dahulu oleh negara sebelum dimasukkan ke kas negara dan disalurkan. Terlebih karena hal ini merupakan pengalaman pertama bagi masing-masing pihak, sehingga Pemerintah Pusat akan benar-benar mencari formula yang tepat, agar Kutim sebagai daerah yang menjadi lokasi pencemaran dan sekaligus menyelesaikan permasalahan pencemaran PT KPC ini, juga mendapatkan pembagian hasil pembayaran denda. Karena itu pihaknya belum bisa memastikan berapa persentase uang yang akan dibagikan ke Kutim.

(voice)

Sebagaimana diwartakan sebelumnya, akibat  jebolnya tanggul penampungan limbah tambang milik PT KPC pada Desember tahun lalu, lumpur limbah tambang ini kemudian mencemari Sungai Bendili yang merupakan anak Sungai Sangatta. Akibat pencemaran ini, PT KPC dijatuhi sanksi denda sebesar Rp 11,39  miliar yang kemudian dibayarkan kepada negara dan harus melakukan rehabilitasi Sungai Sangatta yang menjadi satu-satunya sumber air baku PDAM Tirta Tuah Benua Kutim. Namun sebagai daerah yang menjadi korban pencemaran dan yang telah menyelesaikan permasalahan, Kutim merasa berhak mendapatkan jatah pembagian dari hasil pembayaran denda tersebut.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments