Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » BP2KB Kutim Desak DPRD Segera Sahkan Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Anak//Pekerjakan dan Layani Anak Dibawah Umur, THM dan Penginapan Bakal Disanksi Rp50 Juta dan Penjara 3 Bulan

BP2KB Kutim Desak DPRD Segera Sahkan Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Anak//Pekerjakan dan Layani Anak Dibawah Umur, THM dan Penginapan Bakal Disanksi Rp50 Juta dan Penjara 3 Bulan

(396 Views) Desember 27, 2015 2:48 pm | Published by | 3 Comments

Sangatta. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kutai Timur terus melakukan pematangan terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang saat ini sudah hampir selesai proses penggodokannnya di tingkat legislatif.

Kepala BP2KB Kutai Timur Aisyah HD didampingi Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Theresia Hendajani, mengatakan bahwa di dalam Raperda yang diajukan di DPRD Kutim tersebut ada 31 poin yang mengatur hak-hak anak. Mulai hak kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana hingga melindungi anak dari upaya eksploitasi, diskriminasi, pelecehan, kekerasan, dan penjualan (traficking) anak. Raperda anak ini juga tidak ada membedakan antara hak anak normal maupun yang memiliki kebutuhan khusus.

Ditambahkan Theresia, selain mengatur dan melindungi hak-hak anak, raperda yang salah satu rujukannya adalah Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dipastikan Raperda anak yang dibuat nantinya tidak akan bertentangan dengan Undang-undang anak yang ada. Dalam keterlibatan anak dibawah umur atau dibawah 18 tahun pada sebuah kasus hukum dan traficking, tentu anak mendapat jaminan diversi. Sementara bagi yang sudah diatas 18 tahun maka akan mengikut pada ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, dalam Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini, diatur pula sanksi tambahan bagi pribadi atau perusahaan seperti penginapan, diskotik, Tempat Hiburan Malam atau usaha sejenisnya yang memberikan layanan hiburan dan tempat menginap, untuk tidak memberikan pelayanan kepada anak dibawah umur atau yang belum memiliki indentitas resmi (KTP). Jika ketahuan, maka selain akan diancam sesuai hukum tindak pidana yang berlaku juga diancam kurungan 3 bulan penjara dan sanksi denda Rp 50 juta, sebagaimana yang tertuang dalam draf Raperda Penyelenggaran dan Perlindungan Anak di Bab 9 tentang Larangan hingga Bab 12 tentang Ketentuan Pidana.

Data Badan Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kutai Timur, tercatat di tahun 2015 terjadi 47 kasus KDRT dan pelecehan terhadap perempuan dan anak. 36 kasus didominasi perkara pelecehan dan kekerasan terhadap anak, baik oleh orang tua maupun antar sesama anak. 26 kasus menjadikan anak sebagai korban. Sementara 10 kasus menempatkan anak sebagai pelaku yang sudah ditangani pihak kepolisian dan telah dilakukan diversi. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 lalu, maka angka ini naik 40 persen dari kasus yang telah terjadi sebelumnya.

Lebih jauh dikatakan, perampungan Raperda Penyelenggaran Perlindungan anak ini akan diselesaikan pada akhir Desember ini. Sementara pengesahannnya, BP2KB Kutim mendesak agar DPRD Kutim bisa mengupayakan pada awal tahun depan.

—————————-

Print Friendly, PDF & Email
0 0 votes
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

3 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments