Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » BPJS Cabang Sangatta Gelar Sosialisasi Tatalaksana Kepesrtaan, Prosedur dan Alur Penggunaan di Era Jaminan Kesehatan

BPJS Cabang Sangatta Gelar Sosialisasi Tatalaksana Kepesrtaan, Prosedur dan Alur Penggunaan di Era Jaminan Kesehatan

(634 Views) Maret 30, 2016 8:30 am | Published by | No comment

Sangatta – Pada Sosilisasi yang digelar BPJS Cabang Sangatta Gelar Sosialisasi Tatalaksana Kepesrtaan, Prosedur dan Alur Penggunaan di Era Jaminan Kesehatan bagi contact person – Instansi/Stakeholder dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur diruang Tempudau Kantor Bupati Bukit Pelangi, Kepala Unit MK dan UPMP4 Acmad Zainuddin menjelaskan dasar pelaksanaan sosilisasi tersebut berdasarkan UU No.40 tahun 2004 dan UU No.24 tahun 2011 tentang pembentukan Badan. Sistem Jaminan Sosial Nasional ada 3 (tiga) azas pertama kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosila bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sistem jaminan sosial ada 5 (lima) program yakni Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakan Kerja, Jaminan hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian. Dijelaskan bahwa empat jaminan lainnya dilayani oleh jaminan ketenaga kerjaan, sedang BPJS Kesehatan hanya mengurus program kesehatan saja. Namun pada prinsip ke 5 BPJS ini dilandasai oleh 9 prinsip yaitu kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib, dana amanat dan dana untuk kepentingan peserta.

Adapun pengelompokan peserta jaminan ada dua yakni kelompok pertama adalah bukan penerima bantuan iuran (PBI) yang termasuk didalamnya adalan pekerja penerima upah (PPI), pekerja bukan penerima upah(BBPU) dan bukan pekerja. Kelompok kedua yaitu penerima bantuan iuran (PBI) yang termasuk didalamnya adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.

Pekerja penerima upah (PPU) adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) Anggota TNI/Polri, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, Pegawai Swasta dan Pekerja yang tidak termasuk diatas yang menerima upah.

Pada BPJS Kesehatan Pekerja penerima upah (PPU) dapat menanggung 5 (lima) orang meliputi sebagai peserta yaitu istri/suami yang sah dari peserta, anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari peserta yang sah dari peserta. Masa tanggungan terhadap anaknya jika anak tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri selanjutnya belum berusia 21 tahun atau belum berusia 25 tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.

Tata cara pembayaran iuran dalam tiga kelompok

Pekerja penerima upah (PPU) Penyelenggara Negara sesuai Peraturan Mentri Keuangan RI melalui SSBP, iuran 5% (Pemberi kerja 3% dan Pekerja 2%), dasar pemotongan adalah penghasilan tetap. Kelompok Kedua PPU (Non Penyelenggara Negara) dengan iuran 5% Pemberi kerja 4% dan pekerja 1%, batas bawah sebagai dasar perhitungan UMK, batas maksimal 2x PTKP K1, Pembayaran menggunakan nomor VA (BU) dan dibayarkan melaui Chanel pembayaran, Pembayaran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Kelompok tiga PBPU/Mandiri yaitu Iuran kelas I Rp.80.000, manfaat perawatan kelas I, Iuran kelas II Rp.51.000 manfaat perawatan kelas II, Iuran Kelas III Rp.30.000 manfaat perawatan kelas III, pembayaran menggunakan nomor VA dan dibayarkan melaui chanel pembayaran/PPBO, Pembayaran iuran pertama paling cepat 14 hari setelah peserta terdaftar, penyesuaian iuran berlaku per 1 April 2016. Identitas Peserta BPJS Kesehatan yang berlaku Kartu Jakarta sehat, ASKES, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, BPJS Kesehatan JKN, BPJS Kesehatan ID dan Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Manfaat Jaminan Kesehatan bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan obat, bahan medis habis pakai sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan. Manfaat medis yang tidak terikat denagn besaran iuran yang dibayarkan, manfaat non medis yang ditentukan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan termasuk didalamnya manfaat akomodasi. Ambulan diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

Pelayanan kesehatan yang dijamin pada tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup, administrasi pelayanan, pelayanan promotif dan preventif dan konsultasi medis, tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non peratif, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama, dan rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi.

Selanjutnya pelayanan kesehatan yang yang dijamin pada pelayanan kesehatan rujukan dirawat jalan tingkat lanjutan (poli spesialis RS) dan rawat inap di Rumah sakit meliputi pelayanan adiminstrasi, pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis, tindakan medis spesialis, baik bedah maupun non bedah sesuai denganindikasi medis, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, pelayanan penunjang diagnotik lanjutan sesuai dengan indikasi medis,  pelayanan penunjang diagnostik lanutan sesuai dengan indikasi medis, rehabilitasi medis, pelayanan darah, pelayanan kedokteran forensik klinik, pelayanan jenazah pasien yang meninggal difasilitas kesehatan, perawatan inap diruang intensif serta pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Mentri.

Adapun Kesehatan yang tidak diamin BPJS Kesehatan diantaranya

  1. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana mestinya diatur dalam peraturan yang berlaku
  2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan difasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat,
  3. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja
  4. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program kecelakaan lalulintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalulintas
  5. Pelayanan kesehatan yang dilakukan diluar negeri
  6. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik
  7. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas
  8. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi)
  9. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat atau dan/atau alkohol
  10. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri
  11. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akunpunture, shin she, chiropractic yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan
  12. Pengobatan dan tindakan medis yang dikatagorikan sebagai percobaan
  13. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu
  14. Perbekalan kesehatan rumah tangga
  15. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar bisa/wabah
  16. Biaya pelayanan kesehatan pada keadian tak diharapkan yang dapat dicegah
  17. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan
Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments