Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Bupati Kutim Minta DPRD Kutim Segera Godok 3 Usulan Raperda

Bupati Kutim Minta DPRD Kutim Segera Godok 3 Usulan Raperda

(432 Views) September 16, 2015 8:55 am | Published by | No comment

Sangatta. Pemerintah Kutai Timur mengusulkan 3 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada DPRD Kutim. Ketiga raperda ini adalah Raperda Perlindungan Anak, Raperda Miras dan Raperda Pengelolaan Zakat.

Menurut Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, ketiga raperda ini diusulkan karena dinilai sangat penting untuk segera mendapatkan dasar hukum. Seperti raperda perlindungan anak, karena selain terkait upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, Kutim sendiri sudah beberapa kali menangani kasus penjualan anak atau human traficking. Pemerintah atau negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan  perlindungan. Sementara lembaga yang akan menangani permasalahan ini akan diserahkan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kutim. Mulai dari penganggaran serta mempersiapkan sarana dan prasarana penunjangnya, seperti rumah singgah, penyediaan psikiater dan lainnya.

Lanjut Ardiansyah, sedangkan untuk raperda larangan minuman keras beralkohol, hal ini merupakan adendum atau perubahan pertama dari Perda Miras Nomor 14 tahun 2004 yang sudah dimiliki Kutim. Perda ini akan mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan terkait aturan main penjualan dan peredaran miras terbaru, serta adanya perbaikan sanksi hukum yang akan disesuaikan dengan undang-undang hukum pidana (KUHP).

Sementara untuk pengajuan raperda pengelolaan zakat, menurut Ardiansyah sangat perlu adanya aturan jelas. Hal ini mengingat potensi zakat yang ada di Kutai Timur jika dimaksimalkan mampu mencapai Rp100 miliar per tahunnya. Selain itu Perda ini menjadi dasar Bagi Badan Zakat Nasional (Baznas) Kutai Timur dalam melakukan pengelolaan dana ummat tersebut.

(voice)

Lebih jauh Ardiansyah berharap DPRD Kutim dapat segera melakukan pembahasandan menggodok ketiga usulan raperda ini, mengingat pentingnya raperda tersebut sebagai payung hukum Pemkab Kutim dalam melakukan sebuah tindakan.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments