Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Enggan Kembalikan Mobil Operasional, Tunjangan Transportasi Ditahan

Enggan Kembalikan Mobil Operasional, Tunjangan Transportasi Ditahan

(1171 Views) Februari 6, 2018 5:36 pm | Published by | No comment

Sangatta – Bupati Kutim, Ismunandar menegaskan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, maka pemerintah daerah wajib memberikan tunjangan transfortasi dan tunjangan perumahan kepada anggota DPRD. Berdasarkan aturan tersebut maka setiap anggota dewan yang sebelumnya menggunakan mobil dinas milik pemerintah sebagai kendaraan operasional, kini wajib mengembalikannya. Namun memang, khusus bagi unsur ketua DPRD masih memiliki hak menggunakan mobil dinas operasional.

Terkait batas waktu pengembalian yang ditetapkan Pemkab Kutim per tanggal 31 Januari 2018 dan kini sudah memasuki bulan Februari, maka Ismu mengatakan akan menyerahkan tugas dan tanggung jawab proses penarikan mobil-mobil dinas tersebut kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kutim. Jika ada anggota dewan yang menolak mengembalikan, maka Ismu memastikan jika anggota dewan tersebut tidak akan dibayarkan tunjangan transfortasinya, sesuai ketentuan PP 18 tersebut.

Ditambahkan Ismu, terkait mobil-mobil dinas yang hingga saat ini masih dalam penguasaan mantan anggota DPRD Kutim, sebagian besar sudah ada yang diputihkan atau didum. Meski proses dum bukan atas nama mantan anggota dewan, namun melalui sanak familinya yang berstatus PNS Pemkab Kutim. Dirinya juga meminta proses penarikan mobil-mobil dinas yang selama ini digunakan anggota DPRD Kutim, bisa segera dituntaskan. Rencananya, mobil-mobil dinas bekas anggota dewan ini akan diinventarisir ulang dan dipergunakan sebagaimana peruntukannya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, pemerintah daerah wajib memberikan tunjangan transfortasi dan tunjangan perumahan kepada anggota DPRD. Setiap anggota DPRD mendapatkan tunjangan transfortasi senilai Rp 11 juta perbulan, serta tunjangan perumahan sekitar  Rp 22 juta perbulan, sesuai ketetapan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2017.

Namun imbas dari mendapat tunjangan transfortasi tersebut, seluruh anggota DPRD wajib mengembalikan mobil dinas yang selama ini mereka gunakan. Dari 28 unit mobil dinas (Modin) yang dikuasai anggota DPRD Kutim periode 2014-2019, dikabarkan hingga saat ini sudah terkumpul 12 unit mobil dan sudah terparkir di belakang gedung Sekretariat DPRD Kutim. Sedangkan 16 unit modin masih berstatus pinjam pakai oleh anggota DPRD dengan alasan baru akan dikembalikan setelah yang bersangkutan memiliki mobil pribadi.

Voice : Ayu Wulandari

 

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments