Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Bupati Respon Positif Pemekaran Kutai Utara

Bupati Respon Positif Pemekaran Kutai Utara

(622 Views) Juli 8, 2015 1:29 pm | Published by | No comment

SANGATTA – Keinginan masyarakat dari 8 kecamatan di pedalaman Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang berencana memisahkan diri dari daerah ini direspon positif oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman. Kedelapan kecamatan dimaksud yakni, Busang, Long Mesangat, Batu Ampar, Telen, Kongbeng, Muara Wahau, Muara Ancalong serta Kecamatan Muara Bengkal.
Dia memberikan respon positif terhadap aspirasi yang berkembang selama ini terkait keinginan (masyarakat) 8 kecamatan yang ingin berpisah dari Kutai Timur dan membentuk sebuah daerah otonomi baru.
Menurut Bupati, sesuai dengan prinsip otonomi daerah (otda), adanya daerah otonomi baru masyarakat akan terlayani dengan baik. Dengan daerah baru tentunya pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih dekat. Tidak harus jauh-jauh ke ibukota kabupaten di Sangatta. Selain itu pemekaran tentunya bisa mempercepat akses pemerataan pembangunan.
diharapkan, pembentukan daerah otonomi baru harus mampu meningkatkan pelayanan umum, terutama mempersingkat jalur birokrasi, pelayanan yang berkualitas dan terpadu, sehingga masyarakat bisa langsung merasakannya.
Selain itu daerah otonomi baru juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mengelola segala bentuk sumberdaya yang dimiliki. Ardiansyah berharap pemekaran daerah tidak malah salah kelola, yang justru menyengsarakan masyarakat. Daerah otonomi baru harus bisa meningkatkan daya saing daerah.
Sekedar diketahui, aspirasi pemekaran ini sudah dirintis sejak tahun 2005 yang lalu. Tim pemekaran juga sudah melakukan kajian ilmiah bekerjasama dengan Univeristas Mulawarman Samarinda. Mulai dari segi potensi ekonomi, luasan wilayah, jumlah penduduk serta persetujuan masyarakat untuk pemekaran.
kutai utara (1)Menurut Majedi, dari tim (pemekaran untuk Kutai Utara) berharap Pemerintah Kabupaten Kutim memfasilitasi persyaratan legalisasi pemekaran. Misalnya (dengan) Surat Keputusan Bupati tentang pelepasan wilayah, pelimpahan kewenangan dan asset serta tapal batas yang sesuai dengan UU (undang-undang) Nomor 47 Tahun 1999 dan PP (peraturan pemerintah) Nomor 78 Tahun 2009.
Usai bertemu dengan Bupati, KPK lantas melanjutkan pembahasan terkait rencana pemekaran tersebut di Ruang Arau, Kantor Bupati, dipimpin Asisten Pemerintahan Syafruddin. Membahas kelengkapan berkas dan hal-hal lain sebagai upaya mempercepat program pemekaran daerah tersebut.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 votes
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments