Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Dana Desa Jangan Dijadikan Jamuan Politik

Dana Desa Jangan Dijadikan Jamuan Politik

(361 Views) Desember 6, 2015 2:37 pm | Published by | No comment

Sangatta. Besarnya kucuran dana desa baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten kepada desa, diharapkan mampu menjadi modal dalam pembangunan sebuah desa agar menjadi lebih baik dan maju. Tetapi ada saja kekhawatiran jika dana desa ini kemudian menjadi suguhan politik dalam janji-janji manis Pasangan Calon (Paslon) peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kutai Timur Erlyan Noor, mengatakan bahwa jauh-jauh hari dirinya sudah memberikan edaran kepada seluruh Kepala Desa (Kades) di Kutai Timur beserta perangkatnya untuk tidak terjebak dalam sebuah praktek politik praktis, baik dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) atau Pilkada Kutim yang akan digelar 9 Desember mendatang.

Terlebih jika masyarakat kemudian diberikan janji-janji berupa iming-iming akan diberikan alokasi dana desa dalam jumlah besar. Ditemui disela kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Sitem Tata Kelola Keuangan Desa (Simda Desa) bagi Sekretaris dan Bendahara Desa se Kutai Timur di ruang Akasia Gedung Serba Guna (GSG) Pusat Perkantoran Pemerintahan Kutai Timur, pagi tadi, Erlyan mengatakan, alokasi dana desa jelas dikucurkan langsung oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dengan nilai totalnya diatas Rp 1 miliar.

Selain itu, peruntukan dana yang dimiliki desa ini sudah diatur sedemikian rupa oleh Kementrian Desa, khususnya bagi pengembangan dan pembangunan desa setempat. Sehingga tidak bisa digunakan untuk kebutuhan politik. Diakui, hingga kini pihaknya belum mendapat laporan jika ada Kades atau perangkatnya menggunakan dana desa untuk keperluan politik. Namun jika ada laporan, pihaknya akan melakukan investigasi dan memeriksa ke lapangan.

(Voice)

Sementara itu, Erlyan berharap dengan dilaksanakanya pelatihan Simda Desa ini, perangkat Desa khususnya Sekretaris dan Bendahara Desa dapat melakukan pengelolaan keuangan desa secara tepat sasaran dan sesuai peruntukan yang diatur dalam Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Untuk dana desa sendiri dari Pusat, setiap desa di Kutai Timur sendiri sudah mendapat kucuran antara Rp 240 juta hingga Rp 360 juta per desa. Angka ini pun direncanakan akan naik 100 persen tahun depan sehingga setiap desa akan mendapatkan dana desa antara Rp 480 juta hingga Rp 680 juta dari pemerintah pusat. Belum lagi ditambah lagi dana desa yang digelontorkan Kabupaten Kutai Timur sendiri yang sudah dikucurkan selama 7 tahun terakhir.

Bahkan tahun ini juga ada 14 desa di Kutim mendapatkan jatah total Rp 2,8 miliar dari Pemerintah Provinsi Kaltim melalui anggaran pemerintahan desa yang diperuntukkan bagi desa tertinggal. Sehingga sudah bisa dipastikan tiap tahunnya satu desa di Kutim bisa mendapatkan kucuran anggaran antara Rp 800 juta hingga lebih dari Rp 1 miliar.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments