Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Dipaksa Berhutang dan Harus Melunasi, Pemkab Kutim Upayakan Penyelesaian Pembayaran Tanah-tanah Sengketa

Dipaksa Berhutang dan Harus Melunasi, Pemkab Kutim Upayakan Penyelesaian Pembayaran Tanah-tanah Sengketa

(533 Views) Oktober 11, 2015 1:49 pm | Published by | No comment
Sangatta. Pemerintah Kutai Timur ternyata cukup kerepotan dalam mendata aset-aset daerah. Selain kendaraan dinas baik mobil maupun motor roda 2 yang banyak belum diketahui keberadaannya, pendataan tanah sebagai aset daerah juga menjadi permasalahan penting yang harus segera diselesaikan. Demikian diungkapkan Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Setkab Kutai Timur Alfian didampingi Kasubag Aset Daerah Teddy Febrian.
Dikatakan bahwa permasalahan aset tanah di Kutim cukup rumit. Pemda Kutim kini tengah berupaya melakukan pendataan ulang beberapa aset tanah milik Pemkab melalui kegiatan sensus aset daerah. Namun yang hingga kini masih cukup mengganjal adalah pendataan beberapa aset tanah hasil kegiatan pembebasan lahan yang dilakukan oleh Dinas Pembebasan Lahan dan Tata Ruang (PLTR) Kutim yang kini telah berganti nama menjadi Dinas Tata Ruang. Beberapa aset tanah yang menurut pihak Dinas PLTR ini telah dibebaskan, namun ternyata masih belum selesai karena pembayaran masih berupa panjar dan belum lunas. Ternyata hal inilah yang menyebabkan hutan Pemkab Kutim tiap tahunnya terus bertambah dan tidak berkurang.
Teddy mengatakan, pihaknya tidak bisa mencatatkan tanah-tanah yang sebelumnya dikelola oleh Dinas PLTR Kutim menjadi aset daerah. Hal ini karena dari puluhan tanah tersebut, belum ada satupun bukti  pembayarannya dan bahkan kelengkapan surat tanah yang disetorkan ke bagian perlengkapan dan aset daerah hanya berupa fotocopy sertifikat, bukan sertifikat tanah aslinya. Hal ini yang menjadi rancu, padahal selama ini pemerintah daerah sudah mengucurkan uang puluhan milyar rupiah kepada Dinas PLTR untuk menyelesaikan permasalahan tanah ini.
Lanjut Teddy, dengan adanya rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Wilayah (Itwil), permasalahan tanah ini telah di pilah-pilah. Sesuai dengan aturan, kedepan pembayaran tanah-tanah bermasalah ini akan dilakukan oleh Bagian Keuangan Setkab Kutim melalui anggaran pembiayaan dengan merujuk pada Surat Keputusan (SK) Bupati Kutim, tanah mana saja yang sudah dilunasi atau yang belum. Sementara pihak Dinas PLTR hanya sebagai tim verifikasi untuk menyeleksi kebenaran tanah-tanah tersebut.
Lebih jauh dikatakan Teddy, hal ini memang harus segera diselesaikan agar tanah-tanah ini bisa tercatat sebagai aset Pemkab Kutim. Walaupun sulit, namun Pemkab Kutim Kutim harus bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bahkan kini diibaratkan Pemkab Kutim dipaksa untuk berhutang dan melunasi hutang-hutang tanah ini.
(voice)
Print Friendly, PDF & Email
0 0 votes
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments