Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Diskusi Disnaker Kutim dan Perusahaan Hasilkan 8 Poin Penting Terkait Aturan PHK

Diskusi Disnaker Kutim dan Perusahaan Hasilkan 8 Poin Penting Terkait Aturan PHK

(450 Views) Oktober 4, 2015 1:38 pm | Published by | No comment
Sangatta. Sebagai upaya pencegahan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), Pemerintah melalui Kementrian Tenaga Kerja telah memberikan edaran agar perusahaan-perusahaan di Indonesia melakukan pengematan dan efisiensi kerja. Penghematan ini mulai dari meninjau ulang nilai tunjangan direktur, manager, hingga efisiensi penggunaan transportasi, pengurangan jam kerja dan jam lembur, hingga merumahkan karyawan. Hal ini semata-mata untuk mencegah terjadinya PHK massal. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Abdullah Fauzi, usai memimpin diskusi upaya pencegahan PHK massal Buruh dan Karyawan di Kutai Timur, pagi tadi, di Ruang Akasia Gedung Serba Guna (GSG) Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta.
Terkait adanya rencana TP Indexim untuk melakukan PHK terhadap 100 orang karyawannya, Fauzi berharap hal tersebut diurungkan. Namun jika terjadi PHK maka, pemutusan kerja ini benar-benar terhadap karyawan yang telah terseleksi dan telah dikomunikasikan terlebih dahulu.
(voice)
Lanjut Fauzi, dalam Diskusi upaya pencegahan PHK massal yang dihadiri lebih dari 50 perwakilan manajemen perusahaan di Kutim ini, ada 8 kesimpulan yang diambil dan menjadi pegangan antara Pemerintah Daerah, pihak perusahaan dan Serikat Pekerja Serikat Buruh (SPSB) Kutai Timur, untuk mencegah terjadinya PHK massal di Kutim. (1), Dalam perundingan apapun harus melibatkan SPSB Kutim; (2), jika terjadi PHK, maka perusahaan wajib menyelesaikan hak-hak karyawan; (3), khusus bagi PT Indexim, jika melakukan PHK hanya bagi karyawan yang sudah terseleksi dan tidak secara massal. Hal ini terkait rencana PT Indexim memPHK 100 orang karyawannya; (4), Seluruh perusahaan supaya memaksimalkan pelaksanaan UMK dan UMSK; (5), tetap terjalin komunikasi 2 arah atau Bipatrit; (6), Harus Maklumi kondisi pelemahan perekonomian Nasional; dan (7) Menjaga semangat kebersamaan, saling hormat menghormati dan menjaga kondusifitas Kutai Timur.
Delapan poin ini wajib diikuti dan menjadi acuan pihak perusahaan di Kutai Timur dan jika tidak mengikuti aturan ini, maka pihak perusahaan akan dikenakan sanksi.
—————–
Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments