Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Jika Tak Ada Solusi, Disdik Kutim Terpaksa Berlakukan Iuran Bulanan Sekolah Mulai Tahun Depan

Jika Tak Ada Solusi, Disdik Kutim Terpaksa Berlakukan Iuran Bulanan Sekolah Mulai Tahun Depan

(1309 Views) Oktober 31, 2016 5:28 pm | Published by | No comment

ilustrasikorupsi21

Sangatta. Labilnya kondisi perekonomian negara saat ini sangat memberikan imbas kepada seluruh kegiatan di masyarakat. Tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Akibat kondisi keuangan yang mengalami defisit, pemerintah Provinsi Kaltim telah melakukan pemangkasan 35 persen alokasi dana pendidikan kepada pemerintah daerah, terutama alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan insentif guru.
Hingga saat ini, pemangkasan anggaran pendidikan oleh pihak provinsi ini masih bisa ditangani Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur dengan mencarikan alternatif jalan keluar agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Terutama, Disdikbud Kutim dipastikan tidak akan memberlakukan iuran wajib bulanan sekolah hingga akhir tahun ini. Namun, situasi keuangan nasional yang tidak bisa diprediksi hingga tahun depan ini tidak bisa memberikan jaminan, apakah Disdik Kutim tahun depan akan memberlakukan iuran wajib bulanan sekolah pada setiap siswa ataukah tidak. Demikian diungkapkan Kepala Disdikbud Kutim, Iman Hidayat.
Dikatakan, walaupun saat ini terjadi pemangkasan 35 persen alokasi dana pendidikan oleh pemerintah Provinsi Kaltim kepada kabupaten dan kota di Kaltim, namun Disdik Kutim masih bisa menjaga kondisi yang ada sehingga proses belajar dan mengajar di Kutim tetap bisa berjalan normal. Termasuk dengan tidak memberlakukannya iuran wajib bulanan sekolah kepada setiap siswa atau murid. Hal ini karena untuk biaya operasional sekolah, Kutai Timur sendiri sudah Rp 500 ribu di atas biaya operasional yang distandarkan oleh nasional. Sehingga walaupun terjadi penurunan akibat pemotongan dari pihak provinsi Kaltim, hal tersebut tidak terlalu berpengaruh dan masih bisa berjalan baik karena potongannya tidak sampai Rp 500 ribu.
Tetapi ujar Iman, tahun depan pihaknya tidak bisa memprediksi situasi keuangan nasional. Jika saat ini yang dipotong adalah dari provinsi. Namun jika tahun depan yang dicabut adalah subsidi nasional, maka segala kemungkinan bisa saja terjadi. Termasuk harus memberlakukan iuran wajib bulanan sekolah kepada setiap murid. Akan tetapi, pemerintah Kutim pasti tidak akan lepas tangan dan melakukan perhitungan-perhitungan. Solusi awal adalah dengan mencarikan dana melalui APBD Kutim. Jika memang tidak sanggup, barulah kemungkinan iuran bulanan diberlakukan. Namun tentu nilainya tidak akan memberatkan orang tua murid.

(Voice : Disdik Iman)

Lebih jauh dikatakan Iman, sesuai standar operasional sekolah tingkat nasional, bagi siswa SMA biaya operasionalnya Rp 2 juta per tahun. Sedangkan bagi siswa SMK, standar operasional sekolahnya Rp 2,5 juta per tahun. Sementara untuk Kutai Timur sendiri sudah lebih tinggi Rp 500 ribu per siswa pertahunnya dari standar biaya operasional sekolah baik di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kaltim

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments