Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Kades Bermasalah Dilarang Ikut Kembali dalam Ajang Pilkades

Kades Bermasalah Dilarang Ikut Kembali dalam Ajang Pilkades

(558 Views) Juni 14, 2016 1:43 am | Published by | No comment

Sangatta. Belajar dari pengalaman sebelumnya dimana terjadinya carut marut dalam pelaporan dan pertanggujawaban penggunaan anggaran dana desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD), DPRD Kutim sepakat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kutai Timur akan memasukkan salah satu klausul atau poin dimana bagi Kepala Desa (Kades) bermasalah tidak diperkenankan untuk kembali mengikuti ajang pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Demikian diungkapkan Ketua Pansus DPRD Kutim dalam penyusunan Raperda Pilkades, Agiel Suwarno.                                                           

Dikatakan, saat ini Pansus Raperda Pilkades terus menerima masukan masyararakat terkait draf penyusunan Raperda Pilkades ini. Salah satu poin masukan masyarakat yang akan diambil oleh pansus adalah tidak mengizinkan bagi Kades yang sebelumnya atau pernah bermasalah dalam pertanggungjawaban dana desa, untuk mengikuti kembali Pilkades.  

Ujar Politisi Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P) ini, hal tersebut belajar dari pengalaman sebelumnya, bahwa pada beberapa desa di Kutim ada Kades yang tidak bisa melakukan pertanggungjawaban dalam menggunaan dana desa. Mulai dari pembuatan surat pertanggungjawaban (SPj), serta penggunaan dana desa itu sendiri yang menyebabkan dana desa pada tahun berikutnya tidak bisa dicairkan.

Oknum Kades seperti ini jika diberikan kesempatan untuk kembali mencalonkan diri sebagai Kades dan jika terpilih, maka dikhawatirkan akan mengulang kesalahan yang sama. Sehingga pihaknya memasukkan poin untuk melarang Kades bermasalah kembali mengikuti Pilkades.  

Voice DPRD Agiel – Kades Bermasalah Tidak Boleh Ikut  

Lebih jauh Agiel mengatakan, sementara beberapa hal dan poin lainnya masih tetap normatif. Seperti calon Kades minimal berijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat dan sudah bermukim di desa tersebut minimal selama setahun. Dengan mempercepat pengerjaan raperda Pilkades ini, Pansus menargetkan sebelum awal bulan Agustus nanti Raperda Pilkades ini sudah  bisa disahkan menjadi Perda, sehingga pada bulan September mendatang sudah bisa dilaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak di 85 Desa di Kutim. (Adv)

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments