Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » KEJAKSAAN NEGERI SANGATTA GELAR SOSIALISASI PENERANGAN HUKUM DAN PENYULUHAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

KEJAKSAAN NEGERI SANGATTA GELAR SOSIALISASI PENERANGAN HUKUM DAN PENYULUHAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(469 Views) April 7, 2016 7:39 am | Published by | No comment

SANGATTA-Sumber masalah korupsi di Indonesia yang paling sering ditemui dilakukan oleh PNS yang indikasnya meliputi birokrasi yang berbeli-belit, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, suka menerima suap dan korupsi gratifikasi dan datang ke kantor telat, pulang lebih awal serta banyak keluar kantor pada jam kerja termasuk indikasi adanya korupsi termasuk korupsi waktu untuk itu Kejaksaan Negeri Sangatta menggelar Sosialisasi Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Tim Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Gedung Wanita pagi tadi (7/4).

PNS lebih sering dikaitkan dengan perbuatan korupsi karena menurut Undang-Undang tindak pidana korupsi, PNS pada umumnya merupaklan manifastasi perbuatan menggunakan kekuasaan, memiliki pengaruh, jabatan dan kedudukan istimewa yang melekat pada pegawai negeri sehingga melakukan perbuatan melawan hukum.

Perilaku disektor pemerintahan ini cenderung korupsi dikarenakan besarnya kekuasaan tanpa pengawasan dan pembatas yang tegas akibatnya menjadi kebanggaan yang berlebihan, munculnya sifat arogansi sehingga senang bila ditakuti, posisi pejabat pemerintah yang dibutuhkan banyak orang utamanya dalam layanan publik mengakibatkan peluang meminta imbalan dalam melayani masyarakat serta faktor mental akibatnya mudah terjadi suap dan  gratifikasi.

Namun dalam beberapa kasus, kesalahan sifatnya prosedural yang melanggar Keputusan Presiden (KEPRES) dan bukan merupakan pelanggaran tindak pidana korupsi tetapi melanggar hukum administrasi negara, yang selanjutnya dapat menimbulkan sanksi administrasi. Misalnya pada pelaksanakan proyek proses-proses pelaksanaan administrasinya ada yang salah, hal ini tidak termasuk pelanggaran korupsi namun merupakan pelanggaran administasi.

Menurut Asisten Administrasi Umum EdwarAzran yang ditemui pada penyuluhan hukum tindak pidana korupsi dan tindak pidana narkotika pagi tadi (7/4) mengatakan, tidak semua pegawai negeri dari lima variabel yang menyebabkan korupsi melakukan korupsi dengan sengaja tetapi ada sebagian kecil yang melakukannya karena ketidak disengaja, dengan penyuluhan ini diharapkan dapat melahirkan pengetahuan baru bagi mereka supaya tidak lagi terualang hal yang mengarah tindakan korupsi.

Pencegahan tindak pidana korupsi ini antara lain dengan pengawasan eksternal dan insternal secara instens (BPK, BPKP, Inspektorat Wilayah terhadap pelaksanaan kegiatan proyek) dan memberikan pertimbangan hukum, bantuan hukum kepada pejabat pelaksana kegiatan dengan melakukan pengawalan pendampingan pembangunan dan pemeritahan oleh kejaksaan dalam program TP4D untuk menghindari penyimpangan terjadinya pelaksaan kegiatan proyek.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments