Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Komisi B DPRD Kutim Kawal Raperda Depot Air Minum

Komisi B DPRD Kutim Kawal Raperda Depot Air Minum

(354 Views) Maret 25, 2017 11:22 am | Published by | No comment

Sangatta – Demi menjamin kualitas air galon yang dijual oleh depot air minum di Kutai Timur, Komisi B DPRD Kutim akan mengawal lahirnya Perda yang akan melindungi konsumen tersebut.

Keberadaan depot air minum di Kutai Timur telah menjamur hingga ke pelosok Kecamatan.  Namun sayang, keberadaanya tidak dibarengi dengan surat rekomendasi kelayakan konsumsi dari Dinas Kesehatan. Alhasil, masyarakatlah yang akan menjadi korban. Dari data yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Kutim pada awal tahun lalu, ada 402 depot air minum yang tersebar di Kutim, dan baru 148 depot yang memiliki rekomendasi kelayakan dari Dinkes. Ini berarti, 254 depot tidak memegang rekomendasi kelayakan konsumsi.

Sebagai payung hukum penindakan, maka Pemerintah mengusulkan agar DPRD Kutim,  mengesahkan lahirnya Peraturan Daerah (Perda), mengenai depot air minum. Usulan tersebut disambut positif oleh Ketua komisi B DPRD Kutim, Hasbullah Yusuf, yang membidangi Perekonomian dan Keuangan. Menurutnya, masyarakat sebagai konsumen harus mendapatkan perlindungan, pasalnya air jernih yang dijual belum tentu sehat. Padahal, sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air, lalu apa yang akan terjadi ketika masyarakat rutin mengkonsumsi air yang tidak sehat, maka bencana yang akan terjadi.

Dengan adanya peraturan daerah, maka seluruh depot akan memiliki standar baku mutu air yang sama hingga layak minum. Selain itu, pemerintah dapat menindak bagi pengusaha yang tidak mengantongi rekomendasi dari dinas kesehatan.

Politisi asal Partai Persatuan Pembangunan tersebut mengaku, akan mengawal lahirnya perda tersebut. Pasalnya, air merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Selagi raperda dalam pembahasan di dewan, Hasbullah berharap agar pengusaha dapat melengkapi persyaratan, sehingga kualitas air yang dijual sehat/bebas dari bakteri dan kimia yang telah masuk dalam uji laboratorium.

Selain melindungi masyarakat, dengan adanya Perda tersebut maka akan ada potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diterima oleh pemerintah,  dari retribusi jasa uji kelayakan tiap depot air minum.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments