Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Lahan Enclave TNK Sepenuhnya Milik Pemkab Kutim, Bukan Masyarakat

Lahan Enclave TNK Sepenuhnya Milik Pemkab Kutim, Bukan Masyarakat

(6490 Views) Mei 26, 2016 10:27 pm | Published by | 321 Comments

Sangatta. Untuk mencegah terjadinya saling klaim atas kepemilikan lahan di kawasan Taman Nasional Kutai (TNK) seluas 7.816 hektar yang telah beralih status fungsi kawasan atau enclave, dianggap perlu bagi pemerintah daerah Kutai Timur untuk membuat aturan baku apakah itu Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Daerah (Perda), yang mengatur tata lahan dan kawasan yang sudah ada.

Menurut Kabag Tata Pemerintahan Setkab Kutai Timur Alexander Siswanto, saat ini masyarakat Sangatta Selatan sepertinya beranggapan bahwa jika mereka telah bermukim atau mendirikan bangunan tempat tinggal atau sebagainya di lahan TNK, dan kemudian masuk dalam kawasan yang di enclave pemerintah, maka masyarakat langsung mengklaim bahwa lahan tersebut adalah resmi milik pribadi mereka. Sementara lahan yang diluar penguasaan mereka baru merupakan lahan milik Pemkab Kutim. Padahal, seharusnya seluruh lahan TNK yang telah dilakukan enclave sesuai Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan tersebut, sepenuhnya dikuasai oleh negara atau dalam hal ini pemerintah Kutim. Barulah nanti Pemkab Kutim yang mengaturnya. Sehingga tidak ada masyarakat yang boleh mengklaim kepemilikan atas lahan tersebut, sekecil apapun ukurannya.

Lanjut Alex, untuk itulah seharusnya Pemkab Kutim dipandang perlu mengeluarkan aturan baku minimal Perbup atau Perda sebagai turunan dari SK menteri tersebut, barulah sah. Hal in untuk menghindari jika ada masyarakat yang mengaku memiliki sebidang lahan dengan dengan jumlah yang besar di atas lahan TNK yang sudah di enclave pemerintah itu. Karena seharusnya sesuai aturan yang berlaku seluruh lahan TNK yang dienclave tersebut adalah milik Pemkab Kutim dan barulah Pemkab Kutim yang berhak mengatur, baik terkait kepemilikan masyarakat maupun peruntukan lainnya atas lahan tersebut. Hal ini juga harus dilakukan untuk menjegah terhadinya konflik horizontal antar warga akibat klaim mengkalim atas lahan TNK.

(Voice : Alexander Siswanto – Atur Lahan enclave)

Lebih jauh dirinya mengatakan, layaknya sebuah Undang-undang (UU) yang diterbitkan harus memiliki peraturan pemerintah (PP) yang mengatur pelaksanaanya, begitupun dengan SK Kementrian Kehutanan tersebut. Namun diakuinya, apakah saat ini Pemkab Kutim mampu menerapkan hal tersebut di lapangan, mengingat saat ini sudah berkembangnya pemukiman dan aktifitas warga di atas lahan TNK tersebut jauh sebelum dilakukannya enclave. Akan tetapi penertiban tetap harus dilakukan Pemkab Kutim, mengingat tidak adanya pemilik sah atas pengusaan lahan di atas kawasan TNK tersebut. Tentunya untuk mencegah penguasaan lahan dengan skala besar oleh masyarakat.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

321 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments