Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » LAPORAN MUNAS IV APKASI 2015 OLEH ISRAN NOOR KETUA APKASI PERIODE 2010-2015 KEPADA PRESIDEN JOKO WIDODO

LAPORAN MUNAS IV APKASI 2015 OLEH ISRAN NOOR KETUA APKASI PERIODE 2010-2015 KEPADA PRESIDEN JOKO WIDODO

(616 Views) Mei 14, 2015 2:15 pm | Published by | No comment

Jakarta (RPD Kutim) – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang telah dilaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) IV pada selasa (12/5) diPuri Agung Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta. Dari hasil Munas tersebut Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si selaku Ketua Umum APKASI Periode 2010 – 2015 menyampaikankan laporannya disaat pembukaan Asosiasi International Trade and Investment Summit (AITIS) 2015 di Hall A3 Jakarta International Expo (JIExpo) Rabu (13/5).

Isran Noor mengatakan bahwa Munas tersebut membahas beberapa diantaranya mengagendakan pemilihan Ketua Umum APKASI masa bakti 2015-2020 yang sudah berjalan dengan baik dan lancar dan terpilih secara aklamasi Mardani H. Maming Bupati Tanah Bumbu.Selain itu APKASI menetapkan Program Strategis APKASI 2015-2020 yang mempunyai tujuan meningkatkan kapasitas Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pelayanan publik, selanjutnya meningkatkan Investasi dan Perdagangan, Pembangunan Infrastruktur dan lain sebagainya.

Kepada Presiden Republik Indonesi Joko Widodo, Isran Noor menegaskan sebagaimana telah diketahui oleh APKASI, setelah diberlakukannya bahwa setelah diberlakukannya Otonomi Daerah yang merupakan amanat reformasi, Pemerintah Pusat telah menyerahkan semua kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dirinya sendiri demi kesejahteraan masyarakat daerah. Kecuali Bidang Politik Luar Negeri, Bidang Pertahanan dan Keamanan, Bidang Moneter dan Viskal, Bidang Agama dan Peradilan. dengan kewenangan tersebut secara statistik banyak daerah-daerah yang mampu menciptakan perubahan kearah yang lebih baik.

Isran Noor juga menyampaikan sampai sekarang ini, selama lebih dari 1 (satu) dasawarsa pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut telah membawa perubahan yang signifikan terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah. Berbagai pratek-praktek yang baik dan stretches, telah diraih oleh daerah dalam mengembangkan kemandirian, dan hal ini ditandai dengan munculnya kreatifitas dan inovasi oleh Pemerintah Daerah dalam memecahkan masalah-masalah lokal yang menjadi tugas utama antara lain di bidang pertanian, kehutanan, pendidikan, kesehatan, infrastrukur, potensi kelautan dan kemaritiman, pengelola sumber daya alam (SDA) dan Ekonomi dan lain sebagainya.

Dalam kesempatan tersebut Isran Noor mewakili semua Bupati/Wali Kota yang ada di seluruh Indonesia merasa bangga dan bahagia atas terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia karena sampai 69 tahun kemerdekaan Indonesia,untuk pertama kalinya yang menjadi Presiden adalah seorang Kepala Daerah. Namun selanjutnya Isran Noor mengatakan sangat disayangkan untuk saat ini semakin ada upaya-upaya yang terlihat masif terstuktur untuk kembali melemahkan dan mereduksikan kewenangan yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Bahkan sebagian kalangan memandang bahwa Otonomi Daerah dilintas Kabupaten/Kota tidak sejalan dengan nuansa kebangsaan Republik Indonesia. Hanya persoalan-persoalan sebagian kecil daerah yang kemudian didesentralisasi sebagai kegagalan penyelenggaraan sebuah daerah. Diakui oleh Isran bahwa upaya desentralisasi daerah terjadi ternyata pada saat pemerintahan sebelumnya yang telah mengesahkan dan melahirkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Dearah yang merupakan revisi dari UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang kemudian diperbaharui menjadi UU nomor 09 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2015 tersebut.

dikatakan Isran bahwa UU nomor 23 tahun 2014 tersebut jelas menghilangkan Roh Otonomi Daerah, karena sebagian besar mereduksi kewenagan Kabupaten/Kota, yang mana kewenangan tersebut selanjutnya diberikan kepada Pemerintah Provinsi, bahkan ditarik ke Pemerintah Pusat. Isran Noor selanjutnya menilai UU nomor 23 tahun 2014 sangat berlawanan dengan semangat reformasi rakyat pada tahun 1998, karena melemahkan hak rakyat dan menghalang-halangi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mensejahterahkan rakyatnya dalam membangun wilayah dan rakyatnya.

APKASI memandang jika kondisi ini terus dibiarkan berlanjut maka akan membawa pengaruh negatif terhadap keberhasilan program pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh daerah yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Jika pemerintah daerah semakin lemah dan dilemahkan maka pemerintah nasional tidak akan dapat berharap banyak atas suksesnya keberhasilan program nasional seperti yang dicanangkan dalam nawa cita presiden dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Selanjutnya dalam laporannya Isran Noor mengatakan merupakan sebuah kenisacayaan bahwa APKASI dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota sangat mendukung program nasional dibawa kepemimpinan Joko Widodo mendapat kemajuan dan memiliki daya saing yang kuat baik regional, maupun nasional untuk mewujudkan hal tersebut jelas dibutuhkan kerja keras dan kreatifitas seluruh elemen bangsa termasuk pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan ujung tombak pemerintah pusat dalam mengimplementasi program-program nasional tersebut. Dengan demikian sebagai ujung tombak pemerintah pusat, pemerintah Daerah harus diberikan otonomi daerah yang seluas-luasnya, agar mendukung seluruh program nasional yang telah dicanangkan.

APKASI juga meyakini bahwa Presiden memahami sedalam-dalamnya, sehubungan dengan terbitnya UU nomor 09 tahun 2015 ini, tentang perubahan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah akan berdampak semakin jauhnya rentang pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga akan terjadi disparitas sosial, ekonomi itu sendiri antar wilayah, dan antar posisi kedudukan dan yang terpenting adalah merugikan masyarakat yang tidak akan mendapatkan pelayanan yang prima. Terbitnya UU ini mengandung perubahan Instruksi terhadap sistem otonomi daerah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 konstitusi yang tel;ah diamandemen pasal 18, yaitu pemberian otonomi seluas-luasnya kepada Kabupaten/kota yang diarahkan memperdebatkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat.

Oleh karena itu APKASI berharap pemerintah ousat dapat memutuskan hak konstitusi rakyat yang sangat mendasar terebut. APKASI juga sangat percaya dan memahami bahwa UU 23 tahun 2014 bukan merupakan produk dipemerintahan saat sekarang. Menurut hemat pandanga dari APKASI UU 23 tahun 2014 sangat dipaksakan dan terkesan sangat ditutupi pada saat-saat pembahasannya.

Disampakaikan Isran Noor Pemerintah Kabupaten/Kota yang berjumlah 514 sangat berharap agar pemerintah pusat dapat menerbitkankan Peraturan Pengganti Undang-Undang, untuk mencabut Undang-Undang nomor 09 tahun 2015 atas perubahan kedua UU nomor 32 tahun 2014 tersebut.

Karena UU tersebut sangat bertentangan dengan UU yang telah diamandemen pasal 18 dan juga tidak sama dan menentang amanat termasuk pada tahun 1998. Selain APKASI juga berharap kepada DPR RI dapat memasukankan kedalam Program Legeslatif Nasional (Prolegnas) 2015 untuk merevisi UU nomor 09 tahun 2015 tersebut untuk perubahan UU nomor 23 tahun 2014. Revisi UU 23 tahun 2014 menjadi penting agar pemerintah kabupaten/kota dapat bekerja secara optimal, karena masyarakat yang terletak secara legal terdapat di Kabupaten/Kota sehingga pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban hukum untuk dapat melayani secara hukum untuk melayani masyarakat dan rakyatnya yang ada di daerah di seluruh Indonesia.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 votes
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments