Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Lindungi Hak Buruh, DPRD Kutim  Akan Merumuskan Perda Outsoursing

Lindungi Hak Buruh, DPRD Kutim  Akan Merumuskan Perda Outsoursing

(610 Views) Mei 3, 2017 4:27 pm | Published by | No comment

Sangatta –  Mendapat laporan para buruh mengenai sistem outsoursing yang dirasa merugikan para buruh, Ketua DPRD Kabupaten kutai Timur, Mahyunadi berjanji akan merumuskan perda mengenai penerapan outsorsing.

Dalam dialog buruh yang tergabung dalam Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) dengan DPRD Kutai Timur yang digelar di Gedung DPRD Kutai Timur, Selasa, 3 Mei, para Buruh melaporkan bahwa sistem outsorsing terjadi hampir diseluruh Perusahaan termasuk perusahaan besar di Kutai Timur, padahal outsorsing hanya dapat diterapkan dalam lima jenis pekerjaan yakni perhotelan, keamanan, jasa kebersihan,catering dan transportasi.

Sistem Outsorsing adalah sistem penggunaan tenaga kerja dari luar perusahaan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan spesifik.

Menurut Ketua PPMI, Abdul Jasmin mengatakan, sekitar dua puluh sampai dengan tiga puluh persen karyawan di setiap perusahaan besar masih menerapkan sistem outsorusing kepada para karyawannya termasuk pada karyawan dengan masa kerja belasan tahun. Bahkan ada kejadian insiden di tempat kerja baru-baru ini, yang sampai merenggut nyawa, namun dikarenakan korban hanya terikat sistem outsorsing maka tidak mendapatkan pertanggungan apapun dari pihak perusahaan. Hal tersebutlah yang sangat merugikan karyawan.

Peraturan menganai outsorusing saat ini hanya diatur dalam Peraturan Mentari dan tidak memiliki konsekuensi hukum bila dilanggar oleh perusahaan, oleh karena itu perusahaan banyak yang mengabaikan aturan tersebut.

Menanggapi hal tersebut Mahyunadi meminta kajian dan masukkan dari para buruh untuk mengikat aturan sistem outsorsing dalam sebuah produk perundang-undangan yakni Peraturan Daerah (Perda). Menurutnya Perda merupakan peraturan yang mengikat dalam produk perundang-undangan, asal tidak bertentangan dengan perda diatasnya. Lebih lanjut, Mahyunadi mengatakan jika Perda sudah ditegakkan dan ada aturan mengenai outsorsing didalamnya, maka dirinya siap untuk men sweeping perusahaan di Kutai Timur.

dirinya berkomitmen, outsorsing tidak berlaku di Kutai Timur kecuali bagi lima pekerjaan yang boleh menggunakan sistem tersebut.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments