Menu Click to open Menus
Home » Pemerintahan » Masih Tumpang Tindih, Pemkab Kutim Evaluasi SOTK Perangkat Daerah

Masih Tumpang Tindih, Pemkab Kutim Evaluasi SOTK Perangkat Daerah

(860 Views) April 17, 2018 2:56 pm | Published by | No comment

Pelaksanaan Evaluasi SOTK (Foto:MikeTrigunawati)

Sangatta – Karena masih adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), serta kewenangan diantara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), usai diterapkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016, Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah (Perda) No. 10 Tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur akhirnya menggelar Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah di ruang Arau Kantor Bupati Kutai Timur, Selasa, 17 April.

Dipimpin Sekertaris Daerah (Sekda) Kutai Timur, Irawansyah, pelaksanaan evaluasi tersebut diikuti seluruh kepala OPD dan Bagian di Lingkungan Pemkab Kutai Timur.

Irawansyah menyampaikan, penerapan PP. No. 18 Tahun 2016 dan Perda No. 10 Tahun 2016 sudah berjalan selama dua tahun, didalam pelaksanaannya tentu harus ada evaluasi yang berkaitan dengan evesiensi dan efektifitas kegaitan di setiap OPD.

Lebih lanjut Irawansyah menambahkan, sampai saat ini tentu saja masih ditemukan kegiatan yang belum optimal, dan masih perlu melalui uji coba, serta masih ditemuinya tarik menarik tupoksi antar OPD, seperti adanya OPD yang meminta tupoksi yang sudah dikerjakannya selama ini, tetap menjadi bagian dari tupoksi mereka, sementara tupoksi tersebut sudah harus berpindah ke OPD yang baru. Yang dikhawatikan jika di dalam tupoksi tidak ada, namun tetap dikerjakan, maka nantinya akan jadi temuan.

Kendala yang dihadapi untuk OPD yang baru terbentuk yakni kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga tupoksi masih berbenturan dengan OPD lama. Namun diatara OPD yang tumpang tindih tupoksi tersebut, ada juga beberapa diantaranya yang tidak menemui kendala, dan sudah memiliki kesepakatan untuk serah terima tupoksi, diantarnya penerangan lampu jalan, yang sebelumnya dipegang oleh Bagian Perlengkapan Sekretariat Pemkab Kutai Timur namun saat ini sudah diserahkan kepada OPD terkait.

Dalam kegiatan tersebut Irawansyah juga menyinggung Unit Pelayanan Teknis(UPT), menurutnya jika ada UPT yang tidak produktif dan masih belum dibutuhkan, maka akan digabung dengan OPD lain, sementara jika memang ada UPT yang dibutuhkan namun belum ada, maka akan usulkan.

Setiap kepala OPD yang hadir dalam kegiatn tersebut, diminta menyiapkan usulan SOTK, yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerahs, Serta melengkapinya dengan Dasar Hukum yang masih berlaku.

Voice : Khusnul Khotimah

 

Print Friendly, PDF & Email
0 0 votes
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments