Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » PDRD UNTUK PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAERAH

PDRD UNTUK PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAERAH

(708 Views) Agustus 12, 2015 8:57 am | Published by | No comment

SANGATTA – Kemajuan pembangunan suatu daerah dapat meningkat dengan tingginya kesadaran membayar kewajiban yaitu pajak. pajak daerah yang dikelola oleh dinas pendapatan daerah Kutai Timur ada sebelas pajak diantaranya, pajak hotel, restauran, reklame, hiburan, penerangan jalan, parkir, sarang burung walet, minerba atau dulu dikenal pajak galian golongan C, pajak bumi dan bangunan dan biaya perolehan hak atau tanah dan bangunan (BPHTB). sedangkan untuk tarif besaran dari setiap pembayaran pajak berbeda seperti hotel, restoran dan hiburan  10%. reklame dikenakan biaya sesuai ukuran pemasangan iklan atau pengumuman, dan semua penarikan biaya sudah ada pada dinas pendapatan daerah yang diatur melaui UU no 28 tahun 2008 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Demikian disampaikan Musyafa, Kabid PDRB Kabupaten Kutai Timur melaui program Halo Kutim di RPD Kutim FM.

Sementara itu, Kasih pendataan Reza Andri Safari mengatakan, melalui hasil pendataan yang dilakukannya bahwa semua pelaku wajib pajak harus mempunyai NPWPD. sedangkan Reza mengaku bahwa semua wajib pajak sudah mempunyai NPWPD tersebut sehingga dalam pembayaran pajak tidak ada kendala.

Pajak lainnya yaitu Pajak parkir, dikatakan Musyafa untuk kota Sangatta hanya di STC saja, dan untuk parkir lainnya bukan pajak hanya retribusi.  pajak sarang burung walet sendiri dikenakan biaya juga 10 % dan akan dikenakan biaya ketika sudah ada hasil produksinya melalui penjualan. adapun pajak penerangan, diantaranya yang langsung menggunakan dari PLN 10 %, kemudian penerangan non PLN dengan tarif 1,5 % dalam hal ini yang menggunakan genset dan biasanya digunakan oleh hotel, restauran dan perusahaan. Ditambahkan Musyafa, pembayaran pajak ada dua jenis yakni bulanan dan tahun. yang termasuk bulanan seperti hotel dan lainnya, sedangkan tahunan adalah, reklame, sarang burung walet dan PBB

Untuk pajak minerba sendiri seperti penggunaan tanah uruk, pasir, batu gunung dan lain- lain biasanya dikenakan biaya 25 % dan kebanyakan pengguna jasa ini adalah para kontraktor- kontraktor. sedangkan Pajak air dan tanah sebelumnya di provinsi dan baru dilimpahkan kewenangannnya ke daerah. dimana penggunaan air bawah tanah yang menggunakan bor, biasanya digunakan oleh hotel dan perusahaan. dari pantauan dispenda sendiri hal ini tidak terlalu tinggi karena rata- rata masyarakat masih menggunakan air permukaan.

Diakhir segmen acara, Masyafa yang menjadi narasumber pagi tadi rabu, (12/08) berharap agar masyarakat Kutai Timur pada khususnya membayar pajak tepat waktu dan bayarlah pajak sesuai dengan kondisi rill yang ada. karena pajak yang dibayarkan masyarakat dikembalikan melalui adanya pembangunan kemudian di iayakan oleh Reza untuk membayar pajak tepat waktu dan kalau bisa pembayarannya langsung melaui bank.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 votes
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments