Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran

(3484 Views) Maret 19, 2015 6:12 am | Published by | 259 Comments

Sangatta – Untuk menumbuhkan sikap kritis remaja, dalam memilih siaran yang sehat dan mendidik,  Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)  Provinsi Kalimantan timur melaksanakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Tata Cara Perizinan Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Di Kabupaten Kutai Timur pada hari ini kamis (19/3/15) bertempat di Aula kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infomatika (Dishubkominfo) kutim.

Sosialisasi ini di hadiri oleh wakil ketua KPID Provinsi Kaltim Sarifudin yang juga selaku pemateri, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Lazuardi sebagai moderator, Suarno Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran, juga sebagai pemateri I dalam sosilisasi tersebut. Selain itu sosialisasi ini juga dihadiri Kepala Bidang Udara Dishubkominfo Hairi Yamanto yang sekaligus membuka sosialisasi mewakili Bupati Kutim, Serta turut diikuti oleh pegawai Dishubkominfo dan pelajar-pelajar yang ada di Kota Sangatta dan sekitarnya seperti SMKN 1 sangatta, SMKN 1 Bengalon, SMK Persada, Madrasah Nurul Hikmah, SMKN 2 Sangatta Utara dan SMAN 1 Sangatta Utara.

Suarno sebagai pemateri atau narasumber menekankan bahwah, Pedoman yang harus dilaksankan oleh lembaga penyiaran, baik penyiaran televisi, radio dan TV kabel yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta harus melaksanakan “Pedoman Prilaku Peyiaran dan Standar Program Siaran”. Hal ini mengingat banyak penyiaran-penyiaran yang berkembang diera sekarang yang dapat merusak budaya generasi sekarang.

Voice

Dalam pemaparannya Suarno menjelaskan dasar dari pelaksanaan Sosialisasi kali ini adalah UU No 32, Pasal 6, Ayat 4 tentang Penyiaran. Undang-undang tersebut mengharuskan dibentuknya sebuah komisi Penyiaran  untuk menyelenggarakan sebuah Penyiaran. Komisi penyiaran di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu pusat dan daerah. Komisi Penyiaran yang ada dipusat terdapat 9 komisioner dan dibentuk oleh DPR RI sedangkan yang berada di daerah ada 7 Komisioner dibentuk oleh DPR Provinsi. Dalam jasa Penyiaran ada dua jenis penyiaran, yaitu radio dan televisi. Jika dalam Daerah belum ada Lembaga Penyiaran Publik Maka Kabupaten/Kota melalui Bupati atau DPR serta masyarakat bisa mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal baik radio maupun televisi.

Voice

Lebih lanjut Suarno menagtakan tujuan dari sosialisasi tersebut, agar tercipta lembaga penyiaran yang mendidik, sehat dan bermartabat. Dan inilah yang merupakan hal penting yang harus diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).Desi

Voice

Print Friendly, PDF & Email
0 0 votes
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

259 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments