Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Demokrat, Terkait Raperda Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Demokrat, Terkait Raperda Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

(5590 Views) Agustus 18, 2016 1:19 pm | Published by | No comment

Sangatta – Penyampaian pandangan umum Fraksi Demokrat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, disampaikan oleh Suryati, pada Rapat Paripurna ke XXVIII (Dua Puluh Delapan) Tahun Sidang 2016 dengan acara penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dalam Dewan terhadap Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kamis (18/8/16) diruang Sidang Utama DPRD Kutim Bukit Pelangi.

Suryati dalam laporannya yang dibacakan mengatakan berdasarkan pasal 124 ayat dua (2) Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat dearah yang diundangkan pada tanggal 19 Juni 2016, disebutkan Peraturan Daerah Pembentukan Perangkat Dan Pengisian Kepala Perangkat Daerah Dan Kepala Unit Kerja Pada Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat enam bulan terhitung sejak peraturan tersebut diundangkan. Mengacu pada pasal tersebut fraksi Demokrat sepakat agar sesegera dilakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut, disahkan menjadi peraturan daerah paling lambat pada bulan desember 2016 ini.

Dia menjelaskan Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu, Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata dimasing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proposional, Efektif dan Efisien.

Sehubungan dengan pentingnya pembentukan organisasi perangkat daerah, dalam membantu petugas kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka Fraksi Demokrat memandang perlu untuk menyampaikan beberapa hal diantaranya, pembentukan perangkat daerah berdasarkan azas urusan Pemerintah, yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali tata kerja yang jelas dan fleksibel.

Penyusunan Raperda harus sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, harus menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan masyarakat kemampuan, keuangan daerah dan kondisi sumber daya manusia yang ada.

Penempatan pejabat struktural dan pejabat fungsional nantinya harus selektif dan memiliki kemampuan yang memadai, berintegritas dan berkompeten serta memiliki kemampuan dibidanganya yang dilandasi latar belakang pendidikan yang tepat.

Voice Suryati

Pembahasan dan Raperda ini, juga akan memfokuskan dan mempertimbangkan kinerja organisasi perangkat daerah yang ditentukan oleh peran dan fungsi Organisasi itu sendiri. Penataan kelembagaan perangkat daerah harus berorentasi kepada peningkatan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan membangun hubungan yang baik dan serasi kepada masyarakat yang dilayani.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments