Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Peraturan Daerah Minuman Beralkohol Direvisi

Peraturan Daerah Minuman Beralkohol Direvisi

(663 Views) Februari 9, 2016 12:23 pm | Published by | No comment

Sangatta. Minuman beralkohol pada hakekatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, dapat mendorong terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, yang pada gilirannya akan merusak kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur baik dari jajaran eksekutif maupun legislative terus berupaya mengatur peredaran berbagai jenis minuman dimaksud agar tidak disalahgunakan. Salah satunya yakni menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah agar minuman beralkohol dapat dikendalikan pendistribusiannya.

Rancangan peraturan daerah (raperda) munuman beralkohol sudah masuk dalam pembahasan akhir di tingkat DPRD Kutim. targetnya raperda dimaksud disahkan menjadi perda Februari 2016 ini. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Panel Gedung DPRD Kutim beberapa waktu lalu. Rapat pansus yang membahas larangan, pengawasan, penertiban, peredaran dan penjualan minuman beralkohol hari itu dipimpin Anggota DPRD Kutim Herlang Mappatiti dan dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Irawansyah, perwakilan dari Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten, jajaran kepolisian, tokoh pemuda dan masyarakat.

Pimpinan rapat Herlang Mappatiti waktu itu berharap semua pihak dapat memberikan masukkan dan tanggapannya dalam pembahasan raperda dimaksud. “Agar tidak ada lagi keraguan. Sehingga apa yang kita putuskan memberikan manfaat,” katanya
rapat perda minol4
Dia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan raperda dimaskud bisa serius dan berhari-hati dalam meneliti. Agar kedepan perda yang disahkan bisa optimal diimplementasikan dilapangan. Selain itu mengutamakan keberpihakan pada rakyat. Raperda dimaksud merupakan regulasi yang menegaskan kembali Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Kepala Disperindag Irawansyah didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pelindungan Konsumen Sulastin mengatakan, raperda tersebut saat ini hanya memerlukan perbaikan redaksi. Seperti aturan dan larangan penjualan minuman agar tidak berdekatan dengan tempat ibadah, lembaga pendidikan, rumas sakit, perkantoran dan lembaga pemerintah lainnya. Mengatur pembatasan penjualan bir di tingkat pengecer, diantaranya larangan penjualan minuman keras beralkohol golongan A di minimarket. Pejualan bisa di supermarket atau hypermarket namun hanya boleh dikonsumsi di lokasi.
“Aturan tersebut teknisnya (juga) akan tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup). Termasuk aturan minuman tradisional yang masuk dalam golongan B, yang kadar alkoholnya lima sampai 22 persen,” jelasnya.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments