Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Plt Bupati serahkan LKPD ke BPK RI Laporan Dinilai Wajar Dengan Pengecualian

Plt Bupati serahkan LKPD ke BPK RI Laporan Dinilai Wajar Dengan Pengecualian

(622 Views) April 7, 2015 10:32 pm | Published by | 1 Comment

SAMARINDA- Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) resmi menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2014 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), di Samarinda, Senin (1/4) kemarin.
LKPD Pemkab Kutim itu diserahkan Plt.Bupati Ardiansyah Sulaiman di Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim Jalan M Yamin, Samarinda. LKPD tersebut diterima langsung Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim Sri Haryoso Suliyanto. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima. Penyerahan LKPD Kutim dihadiri oleh Asisten Ekonomi Administrasi Edwar Azran, sejumlah pejabat lingkup Pemkab Kutim, serta pejabat dilingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim.
LKPD (1)Wabup Ardiansyah Sulaiman pada kesempatan itu mengatakan bahwa penyampaian LKPD pemerintah daerah merupakan kewajiban pemerintah, yang telah diberi ruang mengelola keuangan.
“Dimana pengunaan dana tersebut masuk dalam rencana kerja yang sesuai dengan pembelajaan seusai hasil dilapangan serta masuk dalam tingkat kewajaran, dan jangan malah sebaliknya,”, sebut Ardiansyah.
Ditambahkan olehnya Pemkab Kutim selama ini terus berusaha menyesuaikan dengan sejumlah perubahan peraturan pemerintah pusat. Agar pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik. Disebut pula LKPD merupakan tanggung jawab Pemkab Kutim kepada peraturan perundang-undangan. Berkas yang di serahkan adalah catatan atas laporan keuangan, berisi informasi tentang penggunaan anggaran yang dituangkan secara layak, sesuai dengan standar pelaporan keuangan daerah.
Plt. Bupati Kutim ini menyadari mungkin masih terdapat kekurangan yang perlu banyak pembenahan dari hasil pemeriksaan BPK RI kepada Pemkab Kutim. Untuk itu dia meminta agar seluruh Kepala SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang hadir, selaku kuasa pengguna anggaran harus kooperatif, jelas dalam pencatatan, dan apa saja hal-hal yang harus segera dilakukan untuk perbaikan.
“Bukan malah menghambat dan memperlambat (pemeriksaan BPK RI). Dengan penilaian wajar dengan pengecualian (WDP) atas LKPD dari BPK perwakilan Provinsi Kaltim ini, tentu ada yang masih kurang. Untuk itu kami berharap BPK tidak lelah untuk membina, agar (penilaian atas LKPD) Kutim bisa meningkat menjadi lebih baik lagi,” harap Wabup.
Selanjutnya dia menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pemkab Kutim untuk berkomitmen menjaga sikap dan menyiapkan laporan atas tanggapan LHP (laporan hasil pemeriksaan) BPK RI.
Ketua BPK RI Perwakilan Pemprov Kaltim Sri Haryoso Suliyanto pada kesempatan ini mengatakan bahwa LKPD yang disampaikan sudah disajikan sesuai standar pelaporan keuangan daerah. Namun begitu dia menita agar jajaran pemerintah daerah tetap kooperatif dan lebih baik dlam menyusun LKPD. Pengelolaan asset daerah harus tercatat baik, mulai dari hak kepemilikan, nilai dan dapat digunakan secara penuh.
“Kami berharap bapak ibu (pejabat Pemkab Kutim) dapat lebih pemperhatikannya,” ujar Ketua BPK RI Kaltim.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Comment
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments