Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Proyeksi APBD Kutim 2017 Turun, DPRD Kutim Minta Tekan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pegawai

Proyeksi APBD Kutim 2017 Turun, DPRD Kutim Minta Tekan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pegawai

(737 Views) September 22, 2016 2:49 pm | Published by | No comment

unduhan

Sangatta. Mencermati kondisi keuangan daerah Kutai Timur saat ini dan proyeksi APBD Kutim 2017 mendatang yang turun dari Rp 3,38 Triliun menjadi Rp 2,44 Triliun, Ketua DPRD Kutim Mahyunadi mengaku masyarakat Kutim harus menerima kenyataan yang ada. Atau dengan istilah lain, dirinya mengatakan bahwa kondisi ini ada pil pahit yang harus ditelah oleh pemerintah dan rakyat Kutai Timur.

Dikatakannya, dengan proyeksi pendapatan dan belanja Kutim 2017 tersebut, pemerintah dan DPRD Kutim harus lebih berhati-hati dalam membahas dan mengambil kebijakan terkait rencana pembangunan ke depan.  Tentunya kondisi ini akan sangat berdampak pada akselerasi pembangunan ke depan. Namun kenyataan ini harus diterima dan dijalani dengan lapang dada.

Lanjutnya, jika melihat kondisi riil dan proyeksi yang ada maka kemungkinan pemerintah harus mulai melakukan pembatasan pada belanja daerah, baik langsung maupun tidak langsung. Namun tentu jangan sampai terlalu mengganggu proses pembangunan pada masyarakat. Sementara untuk belanja tidak langsung, pemerintah harus mulai menekan perjalanan dinas ke luar daerah dan mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial. Jika pada tahun 2000 silam pemerintah Kutim mematok persentase untuk belanja tidak langsung sebesar 36 persen dari APBD yang ada, maka hal tersebut dapat menjadi acuan untuk kembali diterapkan. Tentu dengn persentase yang sama namun nilainya menurun seiring kondisi APBD Kutim 2017 mendatang.

(Voice : DPRD Mahyunadi – Kurangi Belanja Tidak Langsung)

Lebih jauh Ketua DPRD Kutim Mahyunadi berharap Kutai Timur bisa cepat keluar dari kondisi krisis keuangan yang saat ini tengah dialami. Hal ini patut menjadi pelajaran berharga ke depannya, agar Kutim tidak lagi terlalu bertumpu pada dana bagi hasil (DBH) dan royalti sektor Migas dan Batu bara. Tetapi bagaimana pemerintah Kutim bisa lebih berinovasi dan kreatif untuk menggali potensi-potensi daerah yang ada untuk bisa menjadi penumbang pendapatan asli daerah (PAD) Kutim.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments