Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » PT Tripel S Terbukti Lalai, Izin Operasi Terancam Dicabut‬

PT Tripel S Terbukti Lalai, Izin Operasi Terancam Dicabut‬

(555 Views) Oktober 15, 2015 8:37 am | Published by | No comment

SANGATTA- Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kutai Timur (Kutim) bakal mencabut izin operasi PT Sawit Sukses Sejahterah (Tripel S). Hal itu akan dilakukan setelah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Kutim menemukan adanya pencemaran di Sungai Long Seak anak Sungai Senyiur Kecamatan Muara Ancalong.‬

‪”PPLHD sudah memberikan laporan ke kami, dan memang benar terjadi pencemaran yang diakibatkan jebolnya tanggul limbah pabrik sawit PT Tripel S yang merembes ke sungai. Pencemaran ini masuk dalam kategori pelanggaran berat. Sanksinya bisa berupa pencabutan izin operasi,” kata Kasubid Bidang Hukum BLH Kutim Frederik.

‪Ia mengatakan, pencemaran yang terjadi murni kelalaian perusahaan perkebunan sawit itu. Pasalnya, saat pengawasan yang dilakukan Mei 2015 lalu, ditemukan potensi-potensi longsor atau jebolnya tanggul limbah tersebut. Hal itu pun sudah ditindak lanjuti dengan melayangkan surat sanksi administrasi. Namun tidak diindahkan sehingga terjadi pencemaran seperti sekarang ini,”Jadi sebelumnya memang Tripel S sudah diingatkan, tapi tidak diindahkan, sehingga terjadi pencemaran limbah ini,” katanya.‬

‪Ia menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan draf sanksi untuk Tripel S, Didalamnya dicantumkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup. pasal 53 yang berbunyi setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. dan pasal 54 yang berbunyi setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.‬

‪”Di dalam draf sanksi itu sudah dicantumkan pasal-pasalnya. Pasal 54 disebutkan bahwa harus dilakukan pemulihan terhadap sungai yang tercemar, penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; dan pemulihan pemulihan fungsi lingkungan hidup,” katanya.‬

‪Draf sanksi itu pun diakuinya sudah dilayangkan ke Bagian Hukum Pemkab Kutim untuk di kaji lebih lanjut,”Siang tadi drafnya sudah masuk dibagian hukum. kalau kami hanya secara teknisnya saja, Bagian hukum nantilah yang mengkaji dan diteruskan ke Bupati atau Kepala BLH untuk disetujui,” katanya.‬ (ek1014)

Print Friendly, PDF & Email
0 0 votes
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments