Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Sanksi Denda Rp50 juta Bagi Pelaku Mesum di Tempat Umum Belum Bisa Diterapkan Karena Belum Ada Perbup Ketertiban Umum

Sanksi Denda Rp50 juta Bagi Pelaku Mesum di Tempat Umum Belum Bisa Diterapkan Karena Belum Ada Perbup Ketertiban Umum

(829 Views) April 8, 2015 9:17 am | Published by | No comment

Sangatta. Pemkab Kutai Timur terus berupaya menggerakkan semua lini dan elemen masyarakat untuk bersama, bahu-membahu mengatasi permasalahan kenakalan remaja di Kutai Timur. Mulai dari mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk pemasangan plang-plang pengumuman dan peringatan di beberapa titik taman kota yang biasanya digunakan para remaja untuk berbuat mesum dan ngelem, hingga meminta agar Dinas Pendidikan Kutim berkonsolidasi dengan aparat kepolisian dan BNK Kutim untuk gencar mensosialisasikan bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Selain itu, Pemkab juga meminta peran aktif para ustad, da’i penggerak pembangunan, pendeta dan tokoh agama lainnya, yang ada ditingkat desa untuk gencar melakukan pembinaan, bukan hanya kerohanian namun juga melakukan pembinaan mental terutama kepada generasi muda di masing-masing desa. Demikian diungkapkan Plt Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman.

Lanjutnya, Peraturan daerah (Perda) Ketertiban Umum (Tibum) yang memang jauh-jauh hari sudah dimiliki Pemkab Kutim kini diupayakan untuk lebih diperketat penerapannya. Seperti penerapan sanksi-sanksi jika melanggar peraturan ketertiban umum yang ada, mulai dari sanksi kurungan hingga denda uang puluhan juta rupiah.

Diakui Ardiansyah, walaupun terpampang bahwa adanya sanksi membayar denda puluhan juta rupiah, namun sanksi ini belum bisa diterapkan karena belum ada Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur mekanisme pemberian sanksi Tibum ini. Perbup inilah yang akan segera digodok sebagai aturan teknis dalam pelaksanaan Perda Tibum tersebut.

Namun yang lebih diharapkan pemerintah dengan adanya peringatan atau himbauan tersebut, ini mampu memberikan arahan kepada masyarakat bahwa tujuan pemerintah membangun kawasan taman kota dan fasilitas umum lainnya adalah bertujuan agar bisa dimanfaatkan masyarakat guna keperluan yang positif, seperti tempat peristirahatan dan rekreasi. Bukan malah disalah gunakan sebagai tempat maksiat atau mesum.

(voice)

Print Friendly, PDF & Email
0 0 votes
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments