Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Seminggu Berlalu, Baru 2 SKPD Serahkan Renstra Terkait Pembangunan Kawasan TNK

Seminggu Berlalu, Baru 2 SKPD Serahkan Renstra Terkait Pembangunan Kawasan TNK

(402 Views) Mei 23, 2016 9:18 am | Published by | No comment

Sangatta. Satu tahap lagi yang harus dikerjakan oleh Pemkab Kutim dan Kementrian Kehutanan dalam pelaksanan enclave atau perubahan peruntukan kawasan Taman Nasional Kutai (TNK) sesuai Surat Keputusan (SK) 718 Kemenhut, yakni pemasangan tapal batas yang rencananya akan dilakukan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Kaltim. Besar kemungkinan nantinya akan terjadi proses in-out atau keluar dan masuk kawasan atau pertukaran dalam penetapan delinasi tapal batas kawasan tersebut. Hal ini tentu akan disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana stategis pemerintah Kutim terhadap kawasan yang sudah di enclave tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Timur Suprihanto didampingi Kabid Sarana dan Prasarana (Sapras) Sumarjana, mengatakan bahwa  kemungkinan besar akan adanya in-out dalam proses delinasi kawasan TNK nantinya. Ini terjadi karena kemungkinan akan adanya penyesuaian terhadap rencana startegis pemerintah dan program-program masyarakat yang belum masuk dalam delinasi peta. Salah satu program stategis yang bakal masuk dalam in-out pada kawasan TNK adalah pembangunan Bandara Sangkima. Bandara yang akan dikembangkan sebagai penyokong kebutuhan dan perekonomian masyarakat Kutai Timur ini, nantinya juga akan menyokong kepentingan nasional, termasuk pengembangan Kawasan Maloy, Batota – Trans Kalimantan. Selain itu juga, yang tidak kalah penting adalah dalam rangka pemenuhan ketahanan pangan. Pemerintah Kutim akan mengakomodir sawah-sawah yang sudah fungsional atau sudah dikelola masyarakat tetapi berada di luar peta enclave, maka kemungkinan akan dimasukkan dalam delinasi tapal batas.

Terkait permintaan BPKH Kaltim agar semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kutim yang memiliki kebutuhan strategis di kawasan TNK tersebut menyerahkan perencanaan staregis pembangunan agar memudahkan proses in-out dalam delinasi tapal batas nantinya, Sumarjana mengatakan hingga saat ini baru 2 SKPD yang menyerahkan Renstr a mereka. Yakni, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kutim. Kedua usulan ini sudah diserahkan kepada pihak BPKH. Namun karena usulan yang diserahkan oleh Dishubkominfo Kutim hanya peta pembangunan Bandara Sangkima dan belum ada keterangan rekomendasi dari Kementrian Perhubungan atau Dirjen Perhubungan Udara, maka BPHK meminta untuk dilengkapi kembali. Sementara dinas-dinas lainnya, hingga kini belum ada menyerahkan usulan strategis pembangunan mereka. Padahal sudah ada instruksi dari Wakil Bupati Kutim dalam rapat pemantapan enclave TNK, beberapa waktu lalu, agar usulan tersebut diserahkan paling lambat, Senin (16/5) lalu.

(Voice : Bappeda Sumarjana – Baru 2 SKPD Serahkan Pemetaan Sentra)

Lebih jauh dikatakan, dirinya berharap penyerahan rencana strategis masing-masing SKPD sebagai program pembangunan di kawasan enclave TNK tersebut dapat segera diserahkan. Hal ini tentu untuk memudahkan proses delinasi dan pemasangan tapal batas kawasan TNK yang telah dienclave. Selain itu pihak BPKH Kaltim juga berharap, jika proses delinasi dan tapal batas enclave kawasan TNK ini telah selesai, maka nantinya dalam proses pengembangan kawasan tidak ada permasalahan di belakang hari dengan kawasan yang ada karena alasan tertinggal atau belum masuk peta in-out delinasi.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments