Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Tak Penuhi 4 Kewajiban Pemda, Pelaksanaan Pilkada 2015 Bisa Direkomendasikan Ditunda

Tak Penuhi 4 Kewajiban Pemda, Pelaksanaan Pilkada 2015 Bisa Direkomendasikan Ditunda

(483 Views) Juni 4, 2015 11:11 am | Published by | No comment

Sangatta. Pemerintah Daerah (Pemda) Kutai Timur diminta untuk dapat memberikan dukungan penuh terutama 4 hal yang menjadi kewajiban Pemda agar pelaksanaan Pilkada Kutai Timur pada 9 Desember 2015 mendatang dapat terlaksana. 4 hal kewajiban Pemda yang berupa dukungan dan fasilitas tersebut adalah anggaran pelaksanaan Pilkada, Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana serta kegiatan. Demikian disampaikan anggota Bawaslu RI Nasrullah, disela pelaksanaan sosialisasi dan pertemuan antara Bawaslu RI dengan Pemkab Kutim, Stekholder dan Masyarakat terkait pelaksanaan Pemilukada Kutai Timur 2015, mulai dari penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pilkada dan pengawasan yang dilakukan Bawaslu RI.

Disela kegiatan, Nasrullah yang didampingi anggota Bawaslu Provinsi Kaltim, Saiful Bahtiar dan Ketua Panwaslu Kutai Timur, Nirmalasari, mengatakan bahwa Pemda bersama DPRD Kutim sebagai “User” wajib memberikan dukungan penuh mulai dari anggaran pelaksanaan Pilkada, termasuk KPU dan Penyelengara Pemilu lainnya seperti Panwaslu, penyediaan SDM, serta fasilitas penunjang lainnya yang memang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan Pilkada Kutim 2015 mendatang. Pemenuhan dukungan ini akan menjadi bentuk kesiapan dari daerah, apakah daerah tersebut siap melaksanakan Pilkada ataukah tidak.
Lanjut Nasrullah, pihaknya akan melakukan kontrol apakan dukungan sarana dan fasilitas ini sudah dilakukan oleh Pemda Kutai Timur, karena jika hal ini tidak dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan Bawaslu RI akan merekomendasikan bahwa Pelaksanaan Pilkada Kutai Timur pada 9 Desember 2015 mendatang tidak dapat dilaksanakan atau ditunda, karena kurangnya support dari Pemda Kutim.
(voice)
Lebih jauh Nasrullah mengatakan, tentunya dukungan terutama anggran yang diberikan Pemkab akan disesuaikan atau dirasionalisasi dengan ajuan anggaran yang di berikan KPU, Panwaslu dan Penyelenggara Pemilu lainnya. Karena dengan dilakukannya rasionalisasi, bisa saja anggaran yang diberikan yang semula dianggap tidak cukup, ternyata sudah sangat memadai dan mencukupi dalam pelaksanaan tahapan Pilkada, atau bahkan sebaliknya.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments