Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Terhambat Undang-undang, Pemkab Kutim Kehilangan Potensi PAD Air Permukaan

Terhambat Undang-undang, Pemkab Kutim Kehilangan Potensi PAD Air Permukaan

(418 Views) April 6, 2016 8:05 am | Published by | No comment

Sangatta. Potensi air permukaan yang ada di wilayah Kutai Timur, seperti sungai, danau dan waduk, ternyata tidak bisa memberikan kontribusi pemasukan bagi daerah ini. Pasalnya sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaan dan pemanfaatan air permukaan ini langsung diambil alih dan dipungut pajak dan retribusinya oleh Pemerintah Provinsi. Sementara Pemkab Kutim hanya memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan pungutan retribusi dan pajak air tanah, seperti sumur bor. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kutai Timur Yulianti didampingi Kabid Retribusi dan PAD Musyaffa.

Dijelaskan Musyaffa, selama ini hampir semua perusahaan yang beroperasi di wilayah Kutai Timur memanfatkan air permukaan, seperti sungai dan danau untuk kegiatan operasional perusahaan dan karyawan. Namun karena Undang-undang yang menetapkan bahwa pemanfaatan air permukaan dipungut langsung oleh pihak provinsi, maka daerah hanya bisa gigit jari. Bahkan Pemerintah Kutim tidak bisa membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait pengelolaan retribusi air permukaan tersebut karena tentu akan bertentangan dengan Undang-undang.

Walaupun melakukan protes karena sungai dan danau berada di wilayah Kutim, tetapi saat ini Pemkab Kutim tidak bisa berbuat banyak. Namun beberapa perusahaan yang memanfaatkan air permukaan, kini sudah ditarik pajak air tanahnya, meski diakui masih kecil.

(Voice : Dispenda Musyaffa – Kehilangan Potensi PAD)

Lebih jauh dikatakan Musyaffa, upaya melakukan revisi Undang-undang ini terus dilakukan melalui lembaga Asosiasi Pemerintah Kota dan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), termasuk usulan perubahan nomenklatur terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya revisi ini maka dipastikan penghasilan Kutim akan semakin besar. Usulan ini rencananya dipelopori oleh Kabupaten Kutai Kartanegara karena potensi PADnya lebih tinggi.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments