Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Wakil Bupati : Pemkab Kutim Lakukan Berbagai Langkah Pencegahan Korupsi

Wakil Bupati : Pemkab Kutim Lakukan Berbagai Langkah Pencegahan Korupsi

(854 Views) November 1, 2017 5:33 pm | Published by | No comment

Sangatta  – Wakil Bupati Kutai Timur, Kasmidi Bulang pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi dan Pembekalan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kutai Timur, Rabu (1/11/17) diruang Meranti Kantor Bupati, menyampaikan beberapa langkah pencegahan, korupsi di Kabupaten Kutai  Timur , yang telah dan akan dilakukan  diantaranya :

Pertama, di Bidang perencanaan dan anggaran, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menerapkan, perencanaan berbasis aplikasi dengan menggunakan PROS,I untuk menginput data-data hasil musrenbang, yang dikelola oleh Bappeda, Kabupaten Kutai Timur. Sedangkan untuk penganggaran menggunakan aplikasi simda yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kutim. Akan tetapi penggunaan aplikasi yang terkoneksi, baru menyusun RKA dan DPA, sedangkan dalam pelaksanaan pembayaran belum terkoneksi antara BPKAD dan SKPD.

Selanjutnya, Penandatanganan fakta integrita. Semua pejabat esselon II, III dan IV setelah dilantik, diharuskan menandatangani fakta integritas bekerja dengan baik, jujur dan bertanggung jawab serta berkomitmen untuk tidak melakukan KKN. Penandatanganan Fakta integritas ditindaklanjuti oleh para pejabat fungsional dan staf masing-masing di SKPD

Melakukan DPJ secara online, melalui LPSE, untuk mencegah adanya KKN maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menerapkan pengadaan barang dan jasa secara online serta menggunakan LPSE. Kendala yang dihadapi dengan adanya PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah,  maka lembaga pengadaan barang dan jasa, langsung mengatur membentuk kantor, sekarang menjadi Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, yang dibawah sekretariat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Pemerintah Kutim juga membentuk pelayanan terpadu satu pintu, berdasarkan peraturan daerah nomor 10 tahun 2016, tentang organisasi perangkat daerah, maka organisasi PTSP berubah namanya menjadi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kutai Timur. Telah melaksanakan pelayanan perijinan,  sesuai dengan Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Timur nomor 570/K.560/2016, tentang pelimpahan sebagian kewenangan perijinan oleh Bupati kepada DPM-PTSP, serta jumlah perijinan yang sudah dilimpahkan bagian  DPM-PTSP sebanyak 16 perijinan, diantaranya ijin gangguan (HO) mendirikan bangunan (IMB), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Jasa Kontruksi (SIJK), ijin prinsip penanaman modal. Sedangkan 87 ijin belum ada pendelegasian wewenang dari Bupati ke DPM-PTSP dan masing-masing tersebar di SKPD  hal ini dikarenakan masih belum maksimalnya infrastruktur pendukung perijinan serta pengoptimalan SMD dalam pelayanan perijinan baik kualitas maupun kuantitasnya

Melakukan kepatuhan terhadap LHK-PN dan LHK-ASN, semua penyelenggara Negara dan ASN diwajibkan melaporkan harta kekayaan, baik laporan wajib laporan Penyelenggara Negara maupun ASN. Tatacara penyampaian LHK-PN dan LHK-ASN, yaitu dengan peraturan Bupati, walapun dalam pelaksanaan baru mencapai 56 persen.

Pembinaan terhadap zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) berbasis melayani, akan terus dilakukan pada  SKPD yang langsung berhubungan dengan pelayanan pada masyarakat, seperti Disdukcapi, RUSD, DPM-PTSP

Melakukan Sosalisasi Tindak Pindana Pencegahan Korupsi, pelaksanaan sosialisasi tindak pidana korupsi akan dilaksanakan oleh SKPD terkait, maupun lembaga-lembaga seperti Saber Pungli, disamping itu juga bekerjasama dengan kejaksaan negeri Sangatta, dalam rangka mengawal dan mendampingi pelaksanaan penggunaan dana Desa oleh Tim Pengawal, Pengamanan, Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)

Workshop integeritas, tunas integritas untuk menanamkan nilai-nilai Budaya, anti korupsi. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah memprogramkan Workshop Tunas Integritas yang direncanakan pada akhir november tahun 2017. disamping itu juga disetiap apel, baik apel harian maupun Apel Hari Besar dilakukan pembacaan 10 prinsip tata pemerintahan yang baik

Partisipasi Publik, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga mendorong partisipasi dalam gerakan pemberantasan korupsi. Masyarakat diharapkan ikut mengawas pengawasan pembangunan, secara efektif dan tidak permisif terhadap tindak pidana korupsi sekecil apapun. Aduan masyarakat dapat disalurkan melalui sekretariat Saber Pungli dengan sms / telpon dengan nomor 0811-559-9911.

 

Print Friendly, PDF & Email
0 0 votes
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments