Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Zainudin : UU 23 Tahun 2014 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Merupakan Urusan Wajib

Zainudin : UU 23 Tahun 2014 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Merupakan Urusan Wajib

(1388 Views) Oktober 19, 2016 5:41 pm | Published by | 1 Comment

img20161019095402Sangatta – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Timur, Zainudin Aspan mengatakan terkait dengan luas wilayah dan potensi rawan bencana di Kabupaten Kutai Timur maka diharapkan kepada semua pemangku kepentingan tidak hanya Pemerintah, tapi juga dunia usaha dan masyarakat bersama-sama berkipra sebagai ujung tombok terdepan. Untuk bekerjasama, bersatupadu, bersinergi dengan terencana, terarah, berkelanjutan melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah yang dianggap memiliki ancaman bencana yang tinggi, agar supaya mitigasi bencana atau pengurangan resiko jika terjadi bencana dapat dihindari utamanya terjadinya korban jiwa dan kerugian harta benda. Hal tersebut disampaikan pada pembukaan pelatihan relawan tangguh bencana, rabu (19/10/16) ruang Meranti Kantor Bupati

Menurut Zainudin Aspan, perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana sebagaimana diamanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pertama penanggulangan bencana tidak lagi terfokuskan pada aspek tanggap darurat tetapi lebih pada keseluruhan manajemen resiko. Kedua, penanggulangan bencana bukan lagi menjadi tanggung jawab Pemerintah, tetapi menjadi urusan bersama masyarakat, pelibatan masyarakat sebagai subjek dalam kegiatan penanggulang bencana. Tiga, penanggulangan bencana sebagai bagaian proses pembangunan sehingga mewujudkan ketahanan terhadap bencana.

Pendekatan berbasis masyarakat dengan dunia usaha merupakan suatu solusi yang dapat diambil dalam pengurangan resiko bencana, dimana masyarakat secara aktif terlibat dalam identifikasi, analisis, evaluasi dan penyelamatan, pemantauan serta evaluasi resiko bencana dan untuk mengurangi kerentanan dalam meningkatkan kapasitas peran serta dunia usaha sangat dibutuhkan.

Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa penyelenggaraan  penanggulangan bencana merupakan urusan wajib, terkait dengan pelayanan dasar. Oleh karena itu pemahaman mengenai manajemen bencana, menjadi dasar didalam pengembangan desa atau kelurahan tangguh bencana, yang juga sejalan dengan program Pemerintah Daerah, Bupati terpilih Ismunandar dan Kasmidi Bulang melalui program Gerakan Pembangunan Desa Mandiri dan Terpadu (Gerbang Desa Madu).

Insert : Kepala BPBD_Zainudin Aspan

Berbagai kegiatan dapat dilakukan difase penanggulangan bencana sebagai upaya untuk mengurangi resiko bencana yang dilaksankan tidak terbatas pada pra bencana tetap juga saat bencana dan pasca bencana Dan harus dilaksanakan serta didorong bersama-sama melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah, Dunia Usaha maupun masyarakat. Sesuai dengan misi bernegara yang tertuang didalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara RI 1945 yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

( Repoter RPD/Wak Hedir )

 

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

1 Comment
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments